Madiun - Pemerintah mempersiapkan program vaksinasi sebaik-baiknya dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Dalam video conferance yang digelar bersama tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kemendagri pada Senin (30/11).

Menkes Terawan mengatakan terdapat dua usulan skema dalam penyaluran vaksin virus korona yaitu pemberian vaksin gratis dan berbayar.

"Vaksin gratis menggunakan dana dari APBN yang menyesuaikan data BPJS Kesehatan. Jadi di vaksin bantuan pemerintah melalui pendanaan  APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan. Ada dua istilahnya, ada vaksin gratis secara massal dan mandiri," ungkapnya.

Vaksin gratis secara massal diharapkan dapat diterima oleh masyarakat pada awal tahun mendatang. Sedangkan untuk yang berbayar  penyaluran vaksin ditujukan bagi masyarakat yang mampu.

Semua proses yang berjalan, lanjutnya, akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya berharap koordinasi yang baik dapat terjalin antar pemerintah pusat dan daerah.

"Kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam progres vaksinasi harus sejalan. Pemerintah harus bekerja terpadu, terutama soal data sehingga faktor keamanan masyarakat dapat terjamin," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemkot Madiun menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah pusat yang mengajak seluruh perwakilan pemerintah daerah untuk ikut bersama membahas vaksin. (Dhevit/kus/diskominfo)