Palembang - Guna menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, Wali Kota Palembang Harnojoyo menggandeng Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) lewat Gerakan Indonesia Ramah Zakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal menjadikan penerimaan zakat sebagai anggaran kemiskinan sebesar 30 persen.
"Melalui kerjasama ini, kita dapat memotivasi masyarakat untuk taat zakat. Target kita mampu mengurangi angka kemiskinan 9,6 persen atau satu digit dari 1,7 juta jiwa masyarakat Palembang. Kalau 9,6 persen cukup banyak, bisa 100 ribu lebih," kata Harno di Palembang, Jumat (13/9).
Selama ini lanjut Harno, pihaknya mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat sebesar 2,5 persen dan langsung dipotong gaji.
"Sekarang kita imbau masyarakat agar mau menyalurkan zakat secara langsung dan akan disalurkan pula tepat sasaran," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Bidang Keuangan Inklusif Dana Sosial dan Keuangan Mikro Syariah KKNS (Komite Nasional Keuangan Syariah), Ahmad Juwain mengatakan, kerjasama antara Baznas dan Pemkot Palembang ini sebagai pilot project "Gerakan Indonesia Ramah Zakat" yang menggunakan sistem pengembangan zakat berbasis wilayah.
"Jadi sistemnya untuk meningkatkan nilai guna pengolahan zakat berbasis wilayah dapat diperan sertakan hingga ke tingkat Unit Penerima Zakat (UPZ) di tingkat kelurahan, sehingga bisa diketahui penerima dan pemberi zakat, dan pengentasan kemiskinan/peruntukkan zakat itu benar-benar diutamakan di setiap wilayah (kelurahan)," terangnya.
Kemudian, jelasnya, dengan sistem ini seberapa banyak dana terkumpul bisa dilihat daerah mana yang kemiskinan tinggi. Melalui BSB, tambahnya, mekanismenya melalui pelayanan perbankan.
"Jadi bisa dilihat mana kelurahan yang surplus, dan defisit, kalau zakatnya cukup untuk daerah (kelurahan tersebut, maka cukup disalurkan disitu), kalau surplus atau defisit maka akan saling menutupi. Intinya melalui zakat ini, orang miskin yang paling berhak menerima, yakni yang terdekat dari pemberi zakat," jelasnya.
Apalagi lanjutnya, angka kemiskinan Palembang ini mencapai 10, 95 persen, sehingga ini melalui dana zakat dapat dibantu.
"Melalui zakat ini 30 persen dapat digunakan sebagai dana subsidi untuk masyarakat miskin," ujarnya.
Karena, secara perhitungan untuk memberikan kontribusi anggaran kemiskinan lewat zakat ini setidaknya butuh Rp27 miliar per bulan atau diperlukan Rp200 ribu per orang, maka bisa mengatasi kemiskinan di Kota Palembang.
Untuk bantuan kemiskinan dari zakat ini bagi warga miskin pada awal prioritas utama yakni digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian dan pendidikan, bahkan juga iuran BPJS, jika kelebihan hingga dalam bentuk pinjaman untuk pelunasan utang bagi masyarakat miskin yang terlilit utang di rentenir.
"Kerjasama ini juga akan terkoordinir dengan masjid. Pengembangan tidak hanya sampai industri perbankan syariah daerah tapi hingga ke industri usaha syariah untuk membangun ekonomi syariah secara luas," ujarnya.
(*)
