Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (27/3).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditujukan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan dan Lembaga, Aparatur Sipil Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk meniadakan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H.
Dirinya juga menekankan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Daerah perlu mewaspadai inflasi dan memastikan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan yang cukup.
“Penggunaan belanja tidak terduga untuk para pedagang dari daerah surplus, daerah minus, kemudian surat edaran kepada Kepala Daerah mengenai buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu lebih masalahnya karena untuk pola hidup sederhana, sensitivitas kita. Kita berempati, sekarang ini para Pejabat banyak sekali disoroti, tolong kalau bisa, buka puasa bersama ini jangan menimbulkan kesan kita bermewah-mewah di tengah kesulitan masyarakat, maka untuk Pejabat Pusat dan Daerah, ASN tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. COVID-19 hanyalah masalah transisi, tapi poin yang paling penting adalah kita berempati. Namun, buka puasa bersama bukan berarti tidak boleh, masyarakat boleh melaksanakan buka puasa, pejabat juga boleh dengan anak yang tidak mampu, yatim, para dhuafa. Teknis yang paling bagus turun, jangan sampai terlihat buka puasanya di kantor atau di rumah dinas, bansos juga harus dibantu," ujar Tito.
"Jadi sambil memberikan buka puasa, berikan juga bansos baik tunai ataupun non tunai atau sembako untuk memperkuat daya beli masyarakat yang tidak mampu yang rentan, itu bisa mengendalikan inflasi. Inflasi itu masyarakat kelas bawah, ini yang perlu kita bantu di tengah-tengah bulan Ramadhan ini, kita upayakan terus mengendalikan, jangan berhenti. ini timing kita untuk menggenjot supaya terus bekerja laksanakan sesuai arahan. Silahkan buat terobosan kreatif yang positif untuk membantu masyarakat, agar inflasi tetap terkendali, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu,“ lanjut Tito.
Sementara itu ditemui usai rakor, Kabag Administrasi Ekonomi dan SDA Asrif, mengatakan berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik terkait lonjakan harga beras dan cabai di Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan menindak lanjuti dan melakukan intervensi untuk menstabilkan harga komoditas.
“Pada kesempatan ini, baru saja kita mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Bapak Mendagri dengan menghadirkan beberapa Narasumber terkait hubungannya tentang harga komoditas, baik itu dari BPS, Satgas Pangan dan memberikan informasi terkait daerah yang mengalami inflasi. Di Polman sendiri, kita mengikuti bersama Bapak Bupati, Forkopimda bersama dengan OPD terkait. Tentu bagian penting dari rapat koordinasi ini karena Kabupaten Polewali Mandar beberapa pekan terakhir ini, harga komoditas terutama di beras kemudian cabe merah dan cabe rawit, sedikit mengalami gejolak harga dan itu juga berdasarkan pantauan IPH yang dilakukan oleh Dinas terkait dan dihitung oleh teman-teman di BPS, sehingga pada kesempatan ini melalui arahan Pimpinan, akan dilakukan upaya terstruktur dan sistematis, melalui Dinas Terkait untuk melakukan intervensi terhadap bagaimana menstabilkan harga komoditas terutama beras dan cabai, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh BPS,“ pungkasnya.
