Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi mendapat apresiasi dari Pemprov Jawa Barat sebagai daerah yang mengalokasikan dana pelindungan sosial (perlinsos) terbesar dalam menghadapi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian inflasi.

"Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dana perlinsos kita terbesar, yakni mencapai Rp 18 miliar. Kalau daerah lain rata-rata di bawah kita, bahkan ada yang di bawah Rp 10 miliar," kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengandalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat secara virtual di Ruang Command Center Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Kamis (6/10).

Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa, Yuke Mauliani Septina itu dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.

Dani Ramdan menyampaikan, anggaran perlinsos sebesar Rp 18 miliar itu akan dialokasikan untuk 11 program kegiatan.

"Masing-masing kegiatan itu harus ada juklak juknisnya (Perbup), dan juga Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) itu juga harus diselesaikan dalam dua minggu ke depan," terangnya.

Selain itu, lanjut Dani, sosialisasi akan diintensifkan supaya masyarakat tahu, maksud dan tujuan program ini dan siapa saja sasarannya, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi.

Dani Ramdan berharap TPID menjadi pengarah terhadap dinas-dinas yang melaksanakan program perlindungan sosial untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

Ia juga sudah menugaskan Asda 2 sebagai komandan lapangan dalam penanggulangan inflasi, dengan target, minggu pertama penyelesaian juklak-juknis, minggu kedua CPCL, minggu ketiga sosialisasi, minggu keempat implementasi dan monitoring dan evaluasi (monev).

"Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan tepat sasaran, jadi selain kita juara dari besaran alokasi, juga juara dari sisi implementasi," tandasnya.