Cibinong - Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan minta seluruh jajaran pemda setempat melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor.
Hal ini ditegaskan Iwan saat memberikan arahan pada Rapat Tindak Lanjut Pengarahan Presiden Terkait Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (3/10).
Untuk diketahui, kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen dan inflasi Jawa Barat pada Agustus 4,71 persen year on year (yoy). Sementara inflasi di Kabupaten Bogor per Juni 2022 yaitu sebesar 3,66 persen dan pada Agustus deflasi 0,45 persen.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, ada beberapa poin arahan Presiden Jokowi yang harus kita terjemahkan, untuk selanjutnya diimplementasikan di Kabupaten Bogor. Intinya bagaimana kita bisa membahas pelaksanaan yang lebih teknis yang harus dilaksanakan Pemkab Bogor.
“Kami sudah mengambil langkah diantaranya, menghitung 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi. Dua kegiatan yang disepakati yakni akan digunakan untuk Bantuan Sosial (Bansos) ke 1.000 UMKM. Kemudian akan ada intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui kegiatan operasi pasar di 40 kecamatan, saya minta segera tindaklanjuti pelaksanaan teknisnya,” jelas Iwan.
Iwan menyebutkan, pemda fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini, serta berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.
“Intinya berkaca dari penanganan COVID-19 yang cukup berhasil di Indonesia, penanganan inflasi pun harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa. Seperti saat kita menangani COVID-19, kalau kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Iwan.
Selanjutnya, soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan minta semua dinas memberikan masukan, apa langkah-langkah konkret dalam mengurangi angkanta. Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat.
“Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa, tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” tandas Iwan Setiawan.
