Ngawi - Sejumlah perwakilan Kepala Desa lingkup Pemkab Ngawi ikuti Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI secara virtual di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi Rabu (14/9).
Acara yang dibuka langsung Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri tersebut, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Provinsi Jatim serta 7724 Kepala Desa yang mengikuti secara hybrid.
Di kesempatan ini, Khofifah mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.
Khofifah memberikan penekanan khusus pada Kepala Desa yang mengikuti program ini agar menyerap pembelajaran dalam bimtek ini agar memberikan managemen penguatan dalam pengelolaan desa, sehingga bebas korupsi dan semakin memberi percepatan bagi kemajuan masyarakat desa di Jatim.
"Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur," katanya.
Terlebih, dijelaskan Khofifah, kekuatan dana desa di Jatim lumayan besar. Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari tahun 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp50,319 triliun.
"Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur atas prestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.
"Banyak desa memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan diatasi tentu bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
Di kesempatan ini, Staf Ahli Bupati Wiwien Purwanignsih berharap melalui Bimtek ini akan akan menambah kehati-hatian bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBDes.
"Ke depan akan ada desa di Ngawi yang akan menjadi Desa Percontohan Anti Korupsi,” katanya.
