Jakarta - Bupati Tanah Datar Eka Putra menandatangani Nota Kesepakatan kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Kantor BP2MI Pusat, Jalan MT. Haryono Jakarta, Selasa (5/4).
Selain Eka Putra, bupati/wali kota lain yang juga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan pihak BP2MI, diantaranya ada Bupati Banggai Laut, Bupati Flores, Bupati Manggarai, Bupati Ende, dan Wali Kota Solok.
Bupati Eka Putra, dalam sambutannya usai penandatanganan, berharap dengan kesepakatan ini dapat meningkatkan kerjasama di bidang migran, mengingat Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tenaga kerja di luar negeri.
"Sebagai kepala daerah, saya tentu ingin memberikan perlindungan lebih untuk tenaga kerja Tanah Datar yang berada di luar negeri. Dengan adanya kerjasama dengan BP2MI ini kita berharap perlindungan terhadap tenaga kerja akan semakin bagus, karena kita yakin dengan sistem dan kinerja BP2MI dalam menyerap informasi dan pengaduan dari para pekerja kita yang berada di luar negeri," ujar Eka Putra.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa BP2MI adalah lembaga non-Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"BP2MI merupakan transformasi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Benny.
Lebih lanjut Benny menyampaikan, saat ini BP2MI memiliki tema besar perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu memerangi sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal atau nonprosedural.
"Sasaran kami meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI serta keluarganya, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terwujudnya perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional sebagai aset bangsa," ungkapnya.
Sementara secara terpisah, Kepala Dinas PMPTSP NAKER Zarratul Khairi, saat dihubungi, menjelaskan dengan kerjasama ini maka BP2MI akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjamin perlindungan pekerja migran asal Tanah Datar.
Zarratul Khairi juga mengatakan bidang yang dikerjasamakan juga terkait masalah sosialisasi terhadap masyarakat agar memahami beberapa bidang peluang pekerjaan yang ada di luar negeri.
"Kalau tidak ada sosialisasi, tentu masyarakat tidak akan tahu bidang pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan saat ini. Seperti halnya sekarang, di negara Jepang dan Korea peluang pekerjaan yang banyak dibutuhkan adalah perawat kesehatan dan perawat jompo disamping juga keterampilan kerja yang lain," ujarnya.
Dirinya juga berharap kerjasama ini bisa dimanfaatkan sebaik-sebaiknya oleh masyarakat Tanah Datar, sehingga keselamatan dan perlindungannya tenaga kerja bisa terjamin dan yang paling penting legal atau resmi.
