Sentani - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) mencatat ada beberapa sektor yang bisa memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Jayapura selama penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua tahun 2021 lalu, seperti pajak minerba dari pembangunan sejumlah infrastruktur PON. Sedangkan pajak dari restoran dan hotel, disumbang katering dan tamu yang menginap di hotel-hotel Bumi Kenambai Umbai.

"Informasi juga dari PB PON, bahwa ini masih dalam proses pelunasan. Kabupaten Jayapura ini sebagai salah satu tuan rumah dan sudah banyak sumber daya keuangannya, yang dipakai untuk mendukung PON. Untuk itu, diharapkan pengembalian melalui pajak-pajak tadi yakni, hotel, restoran dan minerbanya itu bisa masuk," kata Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura Edi Susanto, ketika ditanya wartawan usai pembukaan kegiatan Pendampingan Potensi Pajak dan Retribusi Tahun 2022, di Hotel Horex Sentani, Senin (21/3).

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai salah satu klaster penyelenggara event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021 lalu, semestinya harus memberi dampak dalam pembangunan daerah melalui penerimaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.  Namun, nyatanya sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura harus  gigit jari, setelah pelaksanaan dua event terakbar nasional itu tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jayapura.

Padahal, jelas-jelas sejumlah bangunan dan juga fasilitas olahraga dibangun, baik oleh Pemerintah Pusat, provinsi bahkan kabupaten Jayapura, ini berdiri kokoh di Kabupaten Jayapura. Namun sektor-sektor pajak, utamanya minerba dari kehadiran infrastruktur itu, yang semestinya disetor ke Kabupaten Jayapura, justru tidak bisa diperoleh.

Lanjut Edi Susanto mengatakan, kehadiran penyelenggaraan event PON XX dan Peparnas XVI di Kabupaten Jayapura itu, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jayapura.

"Itu sebabnya, tahun 2021 lalu, Pemda Kabupaten Jayapura menargetkan PAD senilai Rp160 miliar," ujarnya.

"Kita sudah memasang target senilai Rp160 miliar tahun lalu, karena hadirnya event PON dan Peparnas. Tapi dampak itu, ternyata belum kami rasakan sampai hari ini. Kalau masyarakat mungkin sudah dapat dari hasil jualannya, mungkin ada penginapan. Tapi, daerah yang penerimaannya hanya pajak dan retribusi justru sampai saat ini belum ada dampak," lanjut Edi.

Untuk mendapatkan haknya itu, pihak Bappenda Kabupaten Jayapura, juga sudah melakukan berbagai upaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, panitia besar PON XX terkait pembiayaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari PON XX.