Natuna - Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) Wan Siswandi siap memperjuangkan wilayah ini untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
"Potensi perairan Natuna yang strategis, layak menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan," kata Wan Siswandi di Natuna, Senin (21/3), saat berbicara mengenai pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu.
Bupati menilai wilayah Natuna sangat potensial untuk dijadikan KEK Kelautan, sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga sudah ada infrastruktur penunjang, salah satunya sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang berlokasi di Selat Lampa.
Menurut dia, kehadiran KEK ini bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna, karena bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.
Natuna, tambah dia, memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai KEK.
"Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya,” ungkapnya.
Pihaknya juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait beberapa usulan pembangunan peningkatan infrastruktur dasar, seperti persediaan air bersih, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi.
Ia menyebut perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar yang menjadi penentu dari kedaulatan NKRI. Sehingga, tidak ada kata tidak bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Natuna.
"Kami sengaja desak ke pemerintah pusat melalui Pak Menko Marves Luhut agar percepatan pada lima pilar pembangunan di Natuna yang dicanangkan oleh bapak Presiden cepat terwujud," ujar Bupati Natuna.
Untuk membangun Natuna, lanjut dia, pemda memang harus bergerak cepat menjemput anggaran dari pusat, mengingat minimnya APBD daerah setempat.
