Surabaya – Berbagai upaya mempercepat penurunan kasus stunting dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Jawa Timur. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati, MM, saat bertemu dengan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, di kantor DPRD, Selasa (18/1) menyampaikan, dalam Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Jawa Timur pada tahun 2021 adalah 23,5 persen. Sedangkan secara nasional pemerintah menargetkan angka stunting menurun hingga angka 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai target, Maria Ernawati berharap peran dan dukungan DPRD Jatim dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.

“Stunting adalah persoalan menyangkut siklus hidup manusia, sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Maria Erna juga mengatakan, data stunting Jawa Timur secara terperinci akan segera diluncurkan pada bulan Februari, sehingga dapat digunakan sebagai dasar intervensi stunting baik secara spesifik dan sensitif di tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menyambut positif harapan Kepala BKKN Jatim, Maria Ernawati. “Kita mendukung penurunan stunting melalui program dan kegiatan sinergitas antar lembaga salah satunya dengan Dinas Sosial melalui PKH (Program Keluarga Harapan),” ujarnya.

Menurut Kusnadi, saat ini lembaga terkait penanganan stunting perlu menata program agar dapat bersinergi secara harmonis untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kusnadi juga menyampaikan, saat ini lembaga terkait penanganan stunting perlu menata program agar dapat bersinergi secara harmonis untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Terutama saat ini BKKBN sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga di desa-desa, ditambah adanya data dari Pendataan Keluarga ini bisa jadi satu kekuatan untuk mewujudkan Jawa Timur dan Indonesia zero stunting,” pungkas Kusnadi. (her/s)