"Indonesia berkomitmen mendukung gerakan dunia untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak, dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)," katanya.

Dikatakan Eka Putra, untuk wujudkan KLA di seluruh Indonesia telah ditetapkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

"Mendukung KLA, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak," ujarnya.

Dikatakan Eka, dalam mendukung KLA di Tanah Datar diperlukan peranan Pemerintah dengan dukungan masyarakat, media dan dunia usaha.

"Disinilah peranan APSAI yang dibentuk atas inisiasi dunia usaha yang bertujuan untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak," ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Bupati Eka, kebijakan, program dan kegiatan APSAI diharapkan sinkron dengan kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah .

"Saya berharap pembentukan ASPAI hendaknya berdampak untuk terwujudnya Tanah Datar sebagai Kabupaten Layak Anak. Dunia usaha juga memiliki tanggungjawab moral wujudkan anak sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial PPPA Yuhardi mengatakan, dalam sosialisasi dan pembentukan APSAI direncanakan dihadiri 21 pengusaha dan pimpinan perusahaan.

"Saat ini baru sebagian yang hadir seperti PDAM, AMIA, BPR Andaleh Baruah Bukik, RSIA Sayang Ibu, STR (Travel) dan yang lain sedang dalam perjalanan, namun Insya Allah bakal bergabung dengan kita," ujarnya.

Yuhardi menambahkan, APSAI merupakan organisasi baru di Tanah Datar namun sudah lama di Indonesia.

"Semoga APSAI bersama Pemda bersinergi untuk meningkatkan pencapaian Tanah Datar sebagai Kabupaten Layak Anak," ujarnya.

Sementara untuk narasumber, Yuhardi mengatakan akan diberikan oleh pengurus APSAI Pusat secara online atau virtual dan Wanda Lesmana dari Ruang Anak Indonesia (Ruandu) Sumatera Barat. Kegiatan dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama.