Batusangkar - Penyerapan dana desa/nagari yang rendah di Kabupaten Tanah Datar sebenarnya dipicu oleh beberapa kendala yang ditemui aparatur baik di tingkat kabupaten maupun nagari.
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra saat audiensi bersama Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI Rafdinal, Direktur Nagari Development Center Unand Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Tanah Datar dan beberapa kepala OPD Tanah Datar di Indojolito Batusangkar, Jumat (28/5).
“Pemicu utama rendahnya penyerapan dana nagari adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD,” ungkap bupati.
Disebutkan Bupati Eka Putra, hambatan yang dirasakan aparatur nagari atau bahkan di kabupaten adalah dalam pengoperasian SIPD tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu.
“Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apalagi di nagari dalam menggunakan SIPD, bahkan ketika bisa malahan server di kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja saat dua bulan saya menjabta baru mencapai 6 persen. Karenanya diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar, beberapa waktu silam,” ujarnya.
Meskipun demikian, tambah Bupati, selepas disiasati dengan penggandengan penggunaan sistem lama dengan sistem baru terjadi kenaikan serapan dana desa saat ini.
“Alhamdulillah, awal dulu masih diangka 16 persen, saat ini sudah capai 28 persen,” ujarnya.
Bupati berharap ke depan, untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tetap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
Hal senada disampaikan Kadis PMDPPKB Nofenril, pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya.
“Seperti yang disampaikan Pak Bupati, memang kita terkendala dalam penggunaan SIPD, sehingga terhambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” katanya.
Namun saat ini, tambah Nofenril, sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana desa/nagari tahap 1.
“Selain 65 nagari tersebut, 8 nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat, dan Insya Allah, target untuk pencairan dana bulan Juni depan bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI Rafdinal menyampaikan, terima kasih kesempatan dan waktu Bupati Tanah Datar menerima langsung kunjungannya.
“Terima kasih atas sambutan pak Bupati bersama OPD terkait, semoga jalinan silaturahmi antara kita semakin baik ke depan,” ujarnya.
Adapun dalam audiensi ini, tambah Rafdinal, diharapkan pemerintah Tanah Datar untuk lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana desa/nagari.
“Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun penyampaian dan harapan pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan pimpinan kami di Kemendes RI,” katanya.
Rafdinal juga berharap tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya sebelum tahun 2021 berakhir, APB Nagari tahun depan sudah bisa selesai, ini butuh kerja keras dan komitmen,” pungkasnya.
