Baturaja - Plh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Edward Candra menghadiri pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten OKU periode 2021-2024 di pendopo, Kamis (27/5).
Ketua SMSI OKU Rudi Hartono mengatakan, sebagai organisasi perusahaan media, SMSI siap bersinergi bersama pemerintah daerah, BUMD, BUMN, TNI dan Polri dalam rangka kemajuan daerah khususnya OKU.
"Organisasi SMSI OKU tentunya akan membuka ruang kepada pihak yang memiliki perusahaan media untuk bergabung bersama SMSI," ujarnya.
Ia berharap forkopimda agar dapat membuka ruang kepada SMSI untuk beraudiensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan2 yang akan dilakukan kedepan.
Pihaknya juga mengajak SMSI mengajak semua media untuk mengawal pembangunan di OKU sesuai dengan amanah UUD 1945 .
Sementara itu, Ketua SMSI Sumsel Jon Heri mengatakan, SMSI merupakan perusahaan khusus untuk media siber. SMSI berfungsi untuk memverifikasi dan mendata media siber yang ada di OKU.
"Inti dari Tujuan dibentuknya SMSI juga untuk meng-counter cepat berita media online yang tidak benar (hoaks).
Sedangkan, Plh Bupati OKU Edward Candra menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Pelantikan memiliki makna bahwa Kabupaten OKU siap mewadahi berbagai media sosial untuk berkiprah secara nasional.
"Dampak adanya media sangat penting untuk saling menukar informasi. Media siber bukan hanya tuntutan akan tetapi sudah menjadi kebutuhan, sebab kemajuan tehnologi informasi merupakan keniscayaan yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi kekinian," ujarnya.
Selain itu, tambah Edward, media siber juga untuk menangkal dan mengendalikan informasi yang bersifat hoaks, serta cenderung provokatif dan berita yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia mengatakan, keberadaan pers sangat dibutuhkan masyarakat, sangat menyambut baik atas terbentuknya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) karena akan semakin memperkaya bidang jurnalisme dan membuka ruang informasi yang semakin variatif.
"Yang lebih penting adalah bahwa media jurnalisme merupakan mitra pemerintah dalam mempublikasikan pembangunan kebijakan dan secara proporsional, baik keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi," ujarnya.
