Labuan Bajo - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo didampingi Dwi Listyawardani - Deputi Pengendalian Penduduk, Rudy Budiman - Direktur Pendataan Keluarga, Mukhtar Bakti - Direktur Kesehatan Reproduksi, Zack Peterson - NGO melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT, Senin (26/4).
Kunker Kepala BKKBN dan jajarannya di Labuan Bajo dalam rangka Upaya Percepatan Penurunan Stunting serta peningkatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Selama di Labuan Bajo ada beberapa agenda yang dilakukan kepala BKKBN dan jajarannya yaitu audiensi dengan Wakil Bupati Manggarai Barat dem Yulianus Weng, kemudian Pertemuan dengan OPD KB dan PKB PNS serta PLKB Non PNS serta Kunjungan ke Center Of Exelence 1000 Days di Labuan Bajo.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo saat pertemuan dengan OPD KB menjelaskan kunjungan kerja di NTT kali ini merupakan Upaya Percepatan Penurunan Stunting serta peningkatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tiga Kabupaten di di NTT yaitu Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur.
"NTT berdasarkan data yang ada, kasus stunting cukup tinggi termasuk di kabupaten Manggarai Barat sehingga perlu koordinasi dari semua pihak, dalam hal ini BKKBN dan instansi terkait guna percepatan guna menurunkan stunting diwilayah ini," ucapnya.
Hasto menegaskan tugas BKKBN menghadirkan program keluarga berkualitas. Salah satu upaya menghadirkan keluarga berkualitas adalah dengan menekan angka stunting pada anak.
Hasto Wardoyo menyadari apabila anak-anak tumbuh kembangnya tidak berkualitas, bonus demografi yang nantinya dinikmati Indonesia pada 2030 tidak ada artinya.
Justru, sambung dia, jika bonus demografi yang ada tidak berkualitas malah dapat membuat ledakan pengangguran baru.
"Karena itu ada target yang difokuskan pada 2021 pada sasaran yang mudah ditangkap. Kalau dahulu tidak ada target KB pasca persalinan, sekarang akan ada target KB pascapersalinan," kata Hasto.
Hasto menyebut, saat ini ada 4,8 juta sampai 5 juta setiap tahun perempuan yang melahirkan di Indonesia. Sedangkan fakta di lapangan, ibu yang baru melahirkan kurang didekati untuk mengikuti program keluarga berencana (KB).
"Jadi target pertama BKKBN adalah memperbanyak pendekatan ke perempuan yang baru saja melahirkan. Tujuannya agar mereka bukan hanya mengikuti program pencegahan kehamilan lagi, namun juga program KB," jelas Hasto Wardoyo.
Kemudian ia menjelaskan bahwa BKKBN juga melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 pada 1 April – 31 Mei.
"Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga," ungkapnya.
Hasto mengatakan pendataan Keluarga Tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya.
“Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” ujar Kepala BKKBN.
Lebih lanjut dr. Hasto menegaskan, Pendataan Keluarga Tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Pendataan tahun ini, lanjutnya, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Petugas pendataan terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data, 83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.
Turut mendampingi Ferynal - KTU Kepala, Nana Hadis - ADC Kepala, Yugo Waskito - Prakom Dittekda, Fajar Siddiq - Prakom Ditlaptik BKKBN.
