Rohul – Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul) pada masa sidang ke II Tahun 2021 merupakan hak anggota DPRD Rohhul untuk menjumpai dan menyerap aspirasi kontituennya.
Dari pelaksanaan Reses itu, permintaan masyarakat masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan ditengah Pandemi Covid-19. Karena APBD terbatas, Pemkab Rohul akan memaksimalkan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP)/CSR Perusahaan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Rohul Masa Sidang Ke II tahun 2021, yang digelar Ruang Rapat Paripurna DPRD Rohul, Senin (26/4).
Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Rohul Masa Sidang Ke II tahun 2021, dipipin langusng Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Wakil Ketua Nono Patria Pratama, Hardi Chandra, Andrizal, Plh Bupati Rohul Abdul Haris, Forkompinda, Kepala OPD Rohul.
Dalam Rapat Paripurna itu, perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) menyampaikan hasil reses sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dapil I disampaikan melalui Jubir nya Karneng Dimara Lubis, Dapil II melalui Jubirnya Mukhlizar SH, Dapil III melalui Jubirnya Murkhas dan Dapil IV Faizul Amd.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra saat dikonfirmasi mengatakan pelaksanaan Reses itu merupakan sebuah hak dari anggota DPRD Rohul untuk turun ke Dapilnya masing-masing menjumpai konstituennya dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Kemudian mampu terealisasi atau tidak dalam proses Pemerintahan melalui APBD ini sesuai dengan kemampuan keuangan. Selagi kemampuan keuangan itu ada tentu pasti kita perjuangkan untuk hasil reses ini menjadi salah Program yang prioritas dalam APBD,” terang Wanda.
“Namun jika keuangan daerahnya tidak mencukupi atau tidak memungkinkan tentu kita harus membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan untuk pembangunannya,” tambah Wanda.
Lanjut Wanda, Hasil reses dari 4 Dapil yang dilaksanakan anggota DPRD Rohul yang menjadi aspirasi masyarakat pertama tentang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan keseatan.
“Aspiras masyarakat masalah ekonomi, bagaimana dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat. Kedua masalah infrastruktur dampak ekonomi akibat Pandemi itu juga berefek kepada APBD kita sehingga pembangunan infrastruktur ini terkendala. Terakhir aspirasi kesehatan bagaimana terpapar jumlah Covid-19 hari ini juga cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat,” jelasnya
Tambah Wanda, DPRD dan Pemkab Rohul telah melakukan refocusing anggaran 35-40 persen sehingga aspirasi yang diserap melalui reses ini juga terdampak daripada kebijakan yang diperintahkan oleh Pusat terhadap Program Pembangunan.
Sementara itu, Plh Bupati Rohul Abdul Haris mengaku dari rapat Paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Rohul ini aspirasi masyarakat juga sudah tertuang dalam Musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
“Kondisi kita memang ditahun 2020 dan 2021 kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dimana kita sangat membutuhkan energi dan pembiayaan yang dikonsentrasikan untuk penanggulangan pademi,” ujarnya
“Seingga apa-apa yang menjadi aspirasi yang ditampung minim untuk dlaksanakan, namun tentu kedepan kita juga punya konsep bagaimana harapan masyarakat tersebut akan kita coba melalui cara lain seperti kita memaksimalkan TJSP,” kata Plh Bupati.
Ia mengaku Pemkab Rohul sudah punya konsep mulai tahun 2021 ini bagaimana TJSP ini bisa mengakomodir sebagian usulan yang masuk di Musrenbang. Jadi TJSP Perusahaan di Rohul melalui Tim TJSP Kabupaten untuk bisa dimaksimalkan dan diberdayakan untuk pembangunan.
“Seluruh pembangunan ini kita maksimalkan yang bersumber dari APBN kemudian kita usulkan ke APBD Provinsi dan sebagian kewenangannya di desa, apabila desa sudah mampu disamping penanggulangan COVID-19 bersama kita lakukan untuk memenui harapan masyarakat,” pungkasnya.
