"Siapa bilang jadi PPL, jadi pengamat hama, adalah sebuah panggilan kelas dua atau kelas tiga. Tidak," kata Wakil Bupati Heri saat menyampaikan sambutan.

"Kita (PPL) adalah baris terdepan untuk sebuah pertaruhan kehidupan melalui bidang pertanian. Keberlangsungan hidup rakyat Manggarai juga sangat ditentukan oleh kita," lanjutnya.

Di tengah situasi pandemi COVID-19 serta keterbatasan anggaran, Wakil Bupati Heri berpesan agar PPL tetap menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di lain pihak, Wakil Bupati Heri juga mengajak para PPL untuk berinovasi baik dalam upaya mengatasi hama tanaman maupun kelangkaan pupuk yang saat ini sedang terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Yoseph Mantara memaparkan kondisi terkini yang dihadapi oleh PPL.

"Jumlah PPL hingga April 2021 sebanyak 101 orang. Dari total tersebut, 3 orang bertugas di tingkat Kabupaten sebagai Kelompok Jabatan Fungsional (KJP) dan 12 orang bertugas sebagai koordinator BPP. Dari rincian tersebut, total PPL yang benar-benar bertugas di desa sebanyak 86 orang, sedangkan jumlah desa atau kelurahan yang ada sebanyak 171," ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah binaan yang ditangani PPL, lanjutnya, dirinci sebagai berikut; PPL yang menangani 1 desa sebanyak 27 orang, PPL yang menangani 2 desa sebanyak 41 orang, PPL yang menangani 3 desa sebanyak 13 orang, dan PPL yang menangani 4 desa sebanyak 5 orang.

"Menurut amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, satu PPL harus menangani 1 desa. Apabila merujuk peraturan tersebut, maka Kabupaten Manggarai masih membutuhkan tambahan 85 orang tenaga PPL," tuturnya.

Lalu untuk Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), jumlah yang ada sebanyak 17 orang tersebar di 12 kecamatan.

"Idealnya satu kecamatan ditangani oleh dua orang POPT, sehingga kekurangan POPT sebanyak 7 orang," imbuhnya.