Martapura - Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyie bersama Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 melalui video confrence di Aula Tribrata Polres Banjar, Rabu (21/4).
Rakor yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo tersebut juga dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Monardo, para menteri kabinet, serta para kapolda se-Indonesia beserta jajarannya.
Kapolri mengatakan, perlunya langkah- langkah strategis untuk mengantisipasi atau menekan angka COVID-19, minimal mempertahankan angka yang terpapar saat ini, agar tidak terjadi lonjakan penularan saat Idul Fitri dengan larangan mudik.
Ia menekankan, operasi mudik dilakukan secara tegas dan humanis dari 6 hingga 17 Mei mendatang, baik terhadap transportasi umum, maupun pribadi hingga ke jalur tikus sekalipun. Melakukan pemeriksaan dan memberikan pengecualian bagi yang melakukan perjalanan dinas.
”Periksa surat menyuratnya, PCR antigen, surat perjalanan dinas, dan ini bisa diberikan pengecualian,” ujarnya.
Dikatakannya, usia rentan yang meninggal dunia akibat COVID-19 saat ini adalah kelompok lansia. Maka dari itu, mudik atau pulang kampung yang dilakukan sangat membahayakan orang tua dan saudara di kampung halaman. Oleh karena itu keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dengan melakukan berbagai operasi.
Kepada petugas PPKM Mikro diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sudah mudik duluan, melakukan cek terhadap yang bersangkutan, jika positif rujuk ke rumah sakit untuk karantina. Bhabinkamtibmas dan bhabinsa diminta untuk melakukan kegiatan door to door untuk menanyakan apakah ada keluarganya yang mudik atau tidak.
“Operasi larangan mudik ini hendaknya dimanfaatkan secara betul oleh jajaran dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa angka COVID-19 masih tinggi dan menyarankan untuk melakukan 3M,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, larangan mudik memang harus diterapkan, agar tidak terjadi seperti negara India dan Turki yg mengalami lonjakan tinggi COVID-19 akibat memberikan kelonggaran kepada masyarakatnya dengan berbagai kegiatan keagamaan. “ larangan mudik oleh pemerintah saya pikir cukup efektif,” ujarnya.
Selain membahas larangan mudik, rakor juga membahas persoalan penting lainnya, seperti aksi teroris dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
