Sigi - Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengikuti Rapat Teknis Penyusunan Masukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terhadap Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Bupati Sigi, Senin (19/4).

Sebagai wadah pemerintah kabupaten, APKASI memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah ditingkat Kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menampung aspirasi, masalah dan kendala yang terjadi di daerah yang nantinya akan dirumuskan dan akan dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Wakil Bupati Sigi Yansen Pongi dalam video conference tersebut memberikan beberapa masukan, antara lain mengenai bansos hibah, dimana pada penyusunan APBD 2021 sudah diserahkan ke OPD, tetapi untuk Permendagri tentang kasus hibah sendiri sampai saat ini belum ada.

Ia berharap dengan adanya APKASI dapat mendorong agar Kemendagri segera mungkin dapat membuat Permendagri, agar di daerah mempunyai satu acuan yang menjadi dasar.

Kemudian dalam Pemendagri No.99 Tahun 2019 tentang (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dalam pengeluaran hanya menggunakan satu Bank. Dengan pertimbangan percepatan penyaluran diharapkan dalam pembahasan APBD 2022 bisa menjadi dua bank pengelola pengeluaran.

Selanjutnya mengenai Refocusing, berharap agar mempertimbangkan daerah-daerah yang terdampak bencana, diberikan pengecualian dalam Refocusing. Karena pasca bencana gempa dan likuefaksi 2018 silam Kabupaten Sigi masih memikirkan bagaimana dapat membangun kembali infrastruktur yang rusak dan hancur.

"Kami berahrap hal tersebut dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam Rancangan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022," ujarnya.