Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berusaha mempercepat capaian pembangunan daerah yang mengacu pada 17 tujuan dan 169 target capaian sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal itu pemerintah Kubu Raya menggelar Sustainable Development Goals (SDGs) Outlook dengan mengusung tema 'Kepong Bakol' Percepatan Pencapaian SDGs Kabupaten Kubu Raya tahun 2030.
Sekretaris Daerah Yusran Anizam mengatakan, SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) ini merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Tujuan pembangunan berkelanjutan secara subtansi merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Beragam permasalahan yang harus diatasi masih menyisahkan persoalan mendasar terutama keterjangkauan output dan outcome yang lebih mendasar kepada masyarakat rentan, masih tingginya angka kemiskinan atau stunting yang tinggi, kebutuhan air layak konsumsi, ketersediaan sanitasi sehat serta kerusakan lingkungan masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah," kata Sekda Kubu Raya Yusran Anizam mewakili Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka SDGs Outlook 'Kepong Bakol' Percepatan Pencapaian SDGs Kabupaten Kubu Raya tahun 2030 di Gardenia Resort and Spa, Kamis (8/4) pagi.
Menurutnya, tantangan terbesar tujuan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kubu Raya saat ini ialah terjadinya pandemi COVID-19, meski menghadapi tantangan yang tidak mudah, kabupaten Kubu Raya komit untuk terus melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Pada titik ini, urgensi pemerintah kabupaten Kubu Raya yaitu mengerucutkan tunjuan pembangunan berkelanjutan pada ruang kosong target-target pembangunan daerah yang akan mendrive ke arah tujuan pembangunan tersebut," ujarnya.
Yusran menjelaskan, pelaksanaan SDGs kabupaten Kubu Raya telah selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kubu Raya 2019-2024, yang mana dalam penyusunannya telah melalui kegiatan kajian lingkungan hidup strategis, yang mengkaji ketercapaian indikator SDGs berdasarkan hasil pelaksanaan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) di kabupaten Kubu Raya tahun 2020 terinventarisir sebanyak 149 indikator dari 17 tujuan dan 169 target capaian sesuai SDGs yang berkaitan erat dengan kewenangan di kabupaten.
“Dari 149 indikator yang dimaksud tersebut, sekitar 32 persen indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat, 34 persennya belum mencapai target dan 34 persen lainnya belum ada data. Inikator belum tercapai dan data yang belum ada masih menjadi PR besar untuk menyusun strategi pencapainnya di 2030," tuturnya.
Terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, dengan mengacu pada kedua hal (17 tujuan dan 169 target capaian) ini akan menjadi program yang nanti dilakukan akan lebih terukur dan terarah, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat di daerah ini.
“Agenda pembangunan berkelanjutan yang akan kami jalankan ini, untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Sehingga konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang kami rancang ini dapat menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan diantaranya, lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
Bupati Muda menuturkan, kondisi permasalahan pokok dapat di lihat pada table tata kelolah pemerintahan, yang mana resolusinya yaitu pertama fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan system pemerintahan berbasis elektronik (one data, one entry, and one solution) yang saat ini sedang dijalankan dengan Basis Data Informasi Sistem Geospasial yang saat ini sedang dijalankan oleh tenaga penggerak data dan informasi geospasial desa.
“Percepatan Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini akan berimplikasi pada system pelayan publik berbasis teknologi informasi dan terintergrasi I-Government, percepatan penguatan manejemen sekolah yang sistemik dn terintergrasi, penguatan manajemen persampahan, penguatan manajeman penanggulangan kemiskinan secara terpadu, penataan ulang data dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudahan perencanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, Sarjana kembali ke Desa melalui rekrutmen admin Desa, admin Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Organiasasi Perangkat Daerah," tuturnya.
Bupati Muda menjelaskan, selain itu dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan juga diperlukan efektifitas dan efesiensi penganggaran dengan komposisi belanja public harus lebih besar dengan orientasi peningkatan produktivitas masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan, penataan ulang perangkat daerah dalam meingkatkan pelayanan masyarakat, review pelaporan daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengaturan rencana detail wilayah dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan.
“Namun yang tidak kalah penting adalah mempercepat pencapaian 17 tujuan dan 169 indikator SDGs, adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kami rancang saat ini diantaranya, 1. Tanpa Kemiskinan, 2. Tanpa Kelaparan, 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4. Pendidikan Berkualitas, 5. Kesetaraan Gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan komunitas berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem laut, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan," jelasnya.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah Kepala SKPD, Forkompinda Kubu Raya dan stekholder terkait ini juga dilakukan diskusi yang menghadirkan narasumber dari pakarnya masing-masing diantaranya, pakar ekonomi mikro Universitas Tanjungpura Rini Sulistiawati, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjupura Juanda Astarani, CSRS dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Kubu Raya Amini Maros..
