Batusangkar - Kunjungan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Anggota DPR RI dari Komisi II Prasetyo Hadi dan Komisi VI Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra ke Tanah Datar, dimanfaatkan Bupati Eka Putra untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu juga hadir Wakil Gubernur Sumbar masa bhakti 2016-2021 Nasrul Abit dan Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu serta pengurus DPC Gerindra Tanah Datar.
“Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Saya bersama wakil bupati sempat curhat kepada beliau-beliau,” ungkap Bupati Eka Putra didampingi Wabup Richi Aprian usai silaturahmi di Gedung Indo Jolito, Rabu (7/4).
Dikatakan Bupati Eka, terkait pemakaian sistem pengelolaan keuangan daerah berupa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkesan dipaksakan, sementara pemerintah daerah tidak dibekali bimbingan teknis.
“Tanpa ada bimtek, kita kerepotan, jadi kita mohon diberikan bimtek terlebih dahulu sebelum dijalankan , tolong sampaikan ke Mendagri melalui Komisi II, ini aspirasi kami dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,” ucap Bupati Eka.
Bupati menyampaikan melalui Komisi VI tentang pembangunan pasar-pasar tradisional khususnya Pasar Batusangkar sesuai janji Presiden Joko Widodo.
Dengan komisi V yang membidangi infrastruktur, bupati sampaikan ada rencana pembangunan fly over di Koto Baru yang dikenal selama ini saat keramaian pasar menjadi penyebab macet lalu lintas jalan raya lintas Padang Panjang ke Bukittinggi.
“Banyak pembicaraan yang kami lakukan untuk Tanah Datar lebih baik ke depan. Kedatangan ini menjadi berkah untuk Tanah Datar, semoga unek-unek ini bisa diteruskan ke kementerian terkait,” ucapnya lagi.
Bupati juga sampaikan aspirasi yang disampaikan tersebut mendapat dukungan penuh dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
“Alhamdulillah aspirasi kita, mereka support full, khususnya permasalahan SIPD,” ucapnya.
Bupati Eka katakan yang dilakukan saat ini menyandingkan pemakaian Sistem Informasi Manajemen Daerah yang sudah dipakai beberapa tahun belakangan.
“Kita juga pakai SIMDA, walaupun tidak online ke Kemendagri tetapi sistem ini tetap dalam pengawasan BPKP RI,” pungkasnya.
