Batusangkar - Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 di Aula Kantor Bupati, Rabu (7/4).

Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa kegiatan musrenbang RKPD ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting, karena selain untuk melaksanakan amanah UU No 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, juga untuk menyusun program dan kegiatan yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati Tanah Datar, di mana pada tahun ini RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sedang disusun. Untuk itu proses dan kegiatan yang disusun haruslah mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang telah disampaikan,” kata Eka Putra.

Dikatakannya bahwa musrenbang RKPD ini dimaksudkan untuk menyepakati apa permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan, penyelarasan program dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan nagari yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Lebih lanjut Eka Putra berharap seluruh unsur masyarakat dapat mendukung dan bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar madani yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Tanah Datar menjadi kabupaten madani yang maju, sejahtera, bermartabat sehingga masyarakatnya sejahtera, meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, pendapatan yang berada dalam pengamalan ABS SBK,” ajak Bupati.

Untuk mencapai visi tersebut, menurut Bupati Eka Putra, ada 6 misi dan 10 program unggulan yang akan menjadi prioritas yaitu menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja, mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui kegiatan bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya pemerintah juga akan melakukan peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan guru tahfidz, melaksanakan kegiatan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olah raga dan produk nagari.

Di samping juga melakukan peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan, membangun 100 jaringan seluler di Tanah Datar, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer, serta melakukan perbaikan irigasi di Tanah Datar.

“Untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik di masa yang akan datang, kita perlu kerja keras, karena sampai saat ini kita belum terlepas dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dan bersama-sama kita berharap wabah ini akan segera berakhir sehingga kita dapat menata kembali dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan kita untuk bersama kembali melakukan pemulihan di sektor-sektor yang terdampak COVID-19. begitu banyak tugas yang kita hadapi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Laju pertumbuhan ekonomi anjlok hingga -1,13% pada tahun 2020, APBD mengalami defisit yang besar, dana alokasi umum dipotong, belum lagi kita harus merefocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ini," jelasnya lagi.

Di akhir sambutannya, bupati berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat kabupaten sampai ke nagari bisa melakukan efisiensi anggaran, dan memastikan anggaran yang dipergunakan benar-benar bermanfaat serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita wujudkan visi dan misi pemerintah dan program unggulan dengan meningkatkan kerjasama antar instansi, termasuk perguruan tinggi, swasta, komunitas masyarakat dan media,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dalam sudut pandangnya menyampaikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus sudah terintegrasi sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD ini, artinya ke depan tidak ada istilah kegiatan yang naik di jalan, karena semuanya sudah harus dilaporkan pada saat pelaksanaan musrenbang ini, dan kegiatan yang akan dibahas dengan DPRD nanti merupakan hasil dari musrenbang RKPD dan dituangkan dalam kegiatan umum anggaran.

Pada masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah juga dituntut untuk lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat tiba-tiba seperti kejadian bencana. Kalau tidak nanti pemerintah daerah dianggap tidak memperhatikan masyarakat, sementara problem yang kita hadapi saat ini adalah masalah pendanaan.

“Kita berharap di dalam perencanaan pembangunan kabupaten Tanah Datar yang sudah menggunakan sistem SIPD, yang kita tahu di daerah lain masih banyak yang belum menggunakannya, sementara dalam pelaksanaannya masih ada beberapa persoalan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tuntaskan semua persoalan ini,” ujar Anton.

Pada kesempatan itu, Anton Yondra juga menyoroti banyaknya akses jalan provinsi yang menuju kabupaten Tanah Datar yang yang saat ini kondisinya hampir 50% rusak, dan meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikannya

Di lain pihak, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Bano menyampaikan bahwa Tanah Datar memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia yang sangat banyak. Ini tentu merupakan memberikan suatu kontribusi yang sangat strategis seandainya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mampu untuk mengakomodir semuanya.

“RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 tentu perlu mensinergikan dengan program provinsi dan kebetulan visi dan misi Kabupaten Tanah Datar 5 tahun ke depan memiliki kemiripan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu Tanah Datar harus mampu dan harus bisa mengambil kue pembangunan lebih dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata Arkadius Dt. Intan Bano.

Musrenbang ini selain dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Forkompimda Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Anggota DPRD Tanah Datar Plh Sekda Edi Susanto, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, juga diikuti secara virtual beberapa tokoh perantau seperti Fasli Jalal, Musliar Kasim, Erigas dan Meriwati dan lainnya.