Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menargetkan angka stunting (gangguan pertumbuhan anak) turun hingga nol persen (zero stunting). Target yang dicapai ini tidak muluk-muluk, mengingat kabupaten termuda di Kalbar itu dalam dua tahun terakhir (2019-2020) mampu menurunkan angka stunting sebesar 13,30 persen.
Berdasarkan data yang ada, penurunan angka stunting di kabupaten Kubu Raya terus meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2019 lalu daerah ini mampu menurunkan angka stunting 3,10 persen dari 26,70 persen menjadi 23,60 persen, kemudian penurunan dratis terjadi pada akhir tahun 2020 yang mencapai 9,80 persen dan saat ini hanya tercatat 13,40 persen kasus Stunting dan jumlah ini sudah melampaui target nasional sebesar 14 persen tahun 2024.
"Stunting merupakan suatu hal yang wajib dicegah karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi selanjutnya. Makanya kita akan berupaya maksimal untuk menurunkan dan mengejar angka stunting hingga nol persen dengan melakukan pemataan di desa-desa. Jadi kalau bicara masalah stunting, kita tidak terlalu banyak hal-hal yang normatif saja, karena semuanya sudah jelas, kalau kita dapat mengejar dan melampaui target nasional 14 persen tahun 2024," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka Rembuk Stunting dengan tema ‘Kepong Bakol’ Percepatan Penurunan Stunting di Gardenia Resort and Spa, Selasa (30/3).
Muda mengatakan, strategi dan upaya-upaya pencegahan stunting harus dilakukan sekarang, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kubu Raya dan penurunan angka stunting itu tidak menjadikan daerah ini terlena dan beruporia serta bangga berlebihan, namun hal tersebut harus menjadi semangat untuk mengejar zero stunting.
“Kita memang akui untuk mengejar zero stunting itu sangat berat, tapi dengan kebiasan-kebiasan yang dibangun di masyarakat dan itu harus dimulai dari cara fikir, karena jika fikirannya sudah faham dan sadar maka semuanya harus bicara stunting ini dengan cara ‘kepong bakol’ (keroyokan). Untuk itu ibu PKK, camat dan kades untuk sesering mungkin bicarakan masalah stunting, karena kalau kita sudah sering bicarakan hal itu, maka pada akhirnya semuanya juga memiliki satu pemahaman bersama untuk merubah mindset (pola fikir)," ujarnya.
Dirinya menuturkan, untuk menekan angka stunting, Pemkab Kubu Raya telah berupaya melakukan berbagai inovasi, bahkan hingga di tingkat desa, seperti pengadaan USG portable di tingkat desa melalui Dana Desa.
"Sampai saat ini desa-desa di kabupaten itu sudah melakukan regulasi agar punya sendiri Ultrasonogarfi (USG) portable. Yang mana pada tahun ini akan ada 60 desa yang tersebar di 9 kecamatan yang akan membeli USG portable sendiri dengan menggunakan dana desa, sehingga kepungannya akan lebih fokus dan deteksi dininya juga akan lebih cepat," tuturnya.
Muda menambahkan, sistem data berbasis geospasial juga sudah dilakukan Pemkab Kubu Raya, data si-bunda, ibu hamil, anak, bayi dan balita yang ada di tiap rumah sudah berbasiskan by name, by addres, by koordinat dan infografis dengan kondisi yang ada, diiringi dengan adanya pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN di semua desa.
“Di sisi lain, air bersih dan sanitasi juga menjadi fokus kita bagaimana agar ada program inovasi yang bisa membangkitkan semangat cara masyarakat bisa ‘kepong bakol’ bersama-sama memperkuat sanitasi dan air bersih. Kita upayakan agar ini semua bisa hidup bahagia dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, karena kebahagian itu memunculkan sugesti sehat yang baik. Saya yakin angka stunting akan menurun sangat cepat dan zero stunting bukan suatu yang sangat mustahil untuk kita wujudkan bersama," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Kubu Raya Marijan mengatakan, untuk mewujudkan zero stunting ini pihaknya berkolaborasi bersama sejumlah Organiasasi Perangkat Daerah (OPD), organiasasi profesi, organisasi keagamaan dan masyarakat melakukan Rembuk Stunting.
“Peran lintas sektoral lainnya tidak kalah penting, karena semuanya harus saling berkaitan terutama di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan pemerintahan desa (Pemdes), karena di Pemdes itu merupakan tahap awal pendataan penimbangan yang ada di meja 1, 2, 3 dan 4 sedang dinas kesehatan ada di meja ke lima melalui Posyandu," katanya.
Marijan menambahkan, untuk menginput data di aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM) itu dari Posyandu langsung di input sehingga munculah data yang diinginkan dan sesuai dengan permintaan pusat.
“Penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, 2.400 kader posyandu yang turut andil dalam menurunkan angka stunting yang saat ini hanya menyisihkan 13,40 persen dan jumlah ini sudah lebih dari target kita tahun 2024 sebesar 14 persen. Adanya instruksi Bupati Kubu Raya untuk mewujudkan zero Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) dan stunting, tentu pihaknya akan berusaha untuk mewujudkan hal itu dengan berbagai langkah dan inovasi," ujarnya.
“Insya Allah kita bisa mewujudkan zero stunting ini dengan melakukan berbagai inovasi dan bekerjasama antara OPD, organisasi, lintas profesi serta melakukan berbagai inovasi dengan tetap mengoptimalkan program Salju (Selasa-Jumat) terpadu," sambungnya.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah Kepala OPD, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Paino, Ketua TP PKK Rosalina Muda Mahendrawan, Ketua GOW Atzeby Yatu Lensi, seluruh Kepala Puskesmas, beberapa Camat dan Kepala Desa, BPS Kubu Raya dan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama dalam Percepatan Penurunan Stunting.
