Batusangkar - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan oleh Baperlitbang di Aula Kantor Bupati, Kamis (25/3).
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Eka Putra melalui zoom meting dari rumah dinas Indo Jolito dan diikuti Wakil Bupati Richi Aprian, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra bersama anggota, Sekda Irwandi, Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala perangkat daerah, Camat, pimpinan perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan unsur lainnya sementara perantau mengikuti melalui zoom meting.
Bupati Tanah Datar Eka Putra sampaikan konsultasi publik ini diselenggarakan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai bentuk transparansi untuk menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspiratif dan wadah partisipasi serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak guna mencapai visi dan misi Tanah Datar lima tahun ke depan untuk terwujudnya kabupaten Tanah Datar madani yang berdasarkan ABS-SBK,” harap Bupati.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan dukungan atas terlaksananya kegiatan tersebut yang melibatkan publik dengan satu tujuan kesejahteraan masyarakat, untuk itu mari bersama-sama kita wujudkan kabupaten Tanah Datar madani.
Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah sampaikan kegiatan penyusunan rancangan awal ini dilaksanakan menjelang RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna DPRD.
“Penyusunan rancangan RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” urai Alfian.
Selain itu, dikatakan Alfian, forum konsultasi publik itu juga amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 80 ayat 1 dinyatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran untuk kesempurnaan dalam rangka penyusunan RKPD itu sendiri.
Lebih lanjut Alfian mepaparkan, visi misi bupati dan wakil bupati terpilih dan beberapa program unggulan yang akan dibahas bersama-sama melalui forum tersebut.
Sementara Wakil Bupati Richi Aprian saat menutup kegiatan menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang memberikan sumbang saran dan pemikiran.
“Masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah terhadap penentuan variabel keberhasilan pembangunan sekaligus mendorong daya saing Kabupaten Tanah Datar dan turut mendukung kemajuan Provinsi Sumatera Barat,” sampai Richi.
Lebih lanjut Richi juga mengapresiasi success story kemajuan bidang pertanian Gorontalo.
“Tanah Datar yang juga bergantung kepada sektor pertanian, tentu berharap bisa menerapkan kisah sukses bidang pertanian Gorontalo di Tanah Datar disesuaikan dengan kondisi daerah. Ke depan sektor ini juga diharapkan bisa maju berbarengan dengan sektor pariwisata,” sambungnya.
Richi katakan dengan pertumbuhan ekonomi yang -1,13 persen tahun lalu seharusnya makin memacu semangat dan kreatifitas seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita saling bersinergi membangun Tanah Datar di tengah kondisi keuangan daerah dan perekonomian yang terdampak COVID-19. Pembangunan yang berkelanjutan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber yaitu Ketua SKIP PGRI Sumbar M. Ansofino, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario, Kepala BKD Tanah Datar Adrion Nurdal dan Kepala Dinas Perkim LH Tanah Datar Dessy Trikorina.
