Batusangkar - Ikan bilih yang merupakan ikan endemik Danau Singkarak saat ini dalam keadaan cukup memprihatinkan perkembangan dan populasinya, sehingga juga mempengaruhi perekonomian masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.
“Populasi dan kelestarian ikan bilih harus kita jaga, salah satu caranya mengatur penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) seperti yang disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Yosmeri,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian selepas acara Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar di Hotel Kryad Bumiminang Padang, Rabu (24/3).
Pengaturan KJA ini, tambah wabup, tentunya harus disertai solusi terbaik untuk masyarakat nelayan.
“Kita sebelumnya tentu harus mengkaji dan menyusun langkah-langkah agar selepas pengaturan KJA, masyarakat memilki mata pencaharian lain, sehingga secara bertahap KJA berkurang dan populasi ikan bilih kembali lestari,” kata Richi.
Sebagai rujukan, tambah wabup, meneruskan penyampaian Dinas Perikanan Sumbar, kita tidak ingin kejadian di Danau Toba terjadi di Danau Singkarak.
“Danau Toba dulu yang bibitnya dari Danau Singkarak mampu berkembang dengan baik, mampu menghasilkan 100 ton pertahun, namun saat ini untuk mencari berat 1 kilogram saja susah. Ini yang hendaknya jangan sampai terjadi karena ikan bilih adalah ikan endemi Singkarak, kebanggaan dan milik kita bersama,” ujarnya.
Wabup Richi Aprian berharap pemerintah pusat dan provinsi tidak hanya memperhatikan tambak air asin (laut).
“Beberapa daerah di Sumbar, salah satunya Tanah Datar tidak memiliki potensi tambak air asin, namun kami memiliki potensi di air tawar, tentunya perlu juga mendapat perhatian, agar potensi ini bisa dimanfaatkan dan dikelola masyarakat dengan baik, yang muaranya adalah peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Rakor ini juga diikuti Asisten Ekobang Edi Susanto, Kadis Pertanian Yulfiardi, Plt. Kadis Pangan dan Perikanan Hilmi dan Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Herison.
