Labuan Bajo - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKPD) Tahun Rencana 2022 di Aula Kantor Bupati Mabar, Jumat (12/3).
Kegiatan konsultasi publik RA-RKPD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dan dihadiri Ketua DPRD Martinus Mitar, Plh. Sekda Fransiskus S. Sodo, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Lingkup Pemda, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemda Manggarai Barat, Para Direktur BUMD, Direktur BPOP Labuan Bajo - Flores, Para Pimpinan NGO dan Tokoh Masyarakat.
"Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan hari ini merupakan suatu kewajiban kita bersama, untuk itu saya sangat berharap agar kita mampu mengikutinya dengan baik karena kontribusi pemikiran dari banyak pihak akan sangat membantu dalam penyempurnaan kualitas perencanaan yang kita hasilkan," ucap Wabup Yulianus Weng.
Dia mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesual potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah kabupaten Manggarai Barat.
"Untuk itu partisipasi peserta khususnya dalam proses perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting," ungkanya.
Tahapan Forum Konsultasi Publik ini merupakan
penjaringan/ masukan upaya dari instansi/lembaga terkait maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, lanjut wabup Mabar
Dijelaskannya isu tentang pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19, penanganan pertanian dari hulu sampai hilir, pendidikan dan kesehatan, pariwisata, investasi dan infrastruktur, serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder.
"Pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga melalui forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD tahun rencana 2022 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan," jelas Yulianus Weng.
Disamping itu, lanjut Wabup Mabar yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan, yang diharapkan mampu
wilayah mengoptimalkan pemanfaatan potensi
serta menjawab permasalahan dan kebutuhan di
tahun 2022.
"Visi yang kami usung dalam program kerja kami
saat ini adalah "Mabar Bangkit Menuju Mabar
Mantap". Melalui Visi ini kita menginginkan agar
semua pihak dapat bekerja sama untuk mengejar
ketertinggalan wilayah kita dalam pembangunan," jelas Wabup Yulianus Wen
Ia menjelaskan Indikator makro ekonomi kabupaten Manggarai Barat saat ini masih menunjukan angka statistik yang belum maksimal. Kondisi ini menunjukan masih ada kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Kemudian Persentase kemiskinan kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 masih berada pada angka 17,71 %. Tingkat pengangguran terbuka kita masih berada pada angka 3,72 %. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan potensi yang dimiliki oleh daerah kita.
"Data statistik ini menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil kurang realistis, kurang efektif dan belum memiliki daya ungkit yang besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar di atas," lanjutnya.
Selain itu, data statistik juga menunjukan bahwa pembangunan manusia Manggarai Barat hanya sebesar 63,89%.
"Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kategori sedang," katanya.
Ini menunjukan bahwa masih ada masalah- masalah pembangunan indeks kabupaten yang harus diselesaikan oleh pemerintah, seperti
rendahnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatan
dan kualitas perekonomian masyarakat kita.
Wabup Mabar menginginkan kepada seluruh peserta untuk benar-benar memanfaatkan forum ini, menyampaikan ide dan saran demi penyempurnaan kualitas perencanaan dilaksanakan di wilayah kita.
Fungsi pengawasan menjadi titik krusial bagi penciptaan pemerintahan yang baik (Good Governance), karena mempersempit ruang bagi terjadinya penyimpangan kebijakan.
Dalam implementasinya, pemerintah melalui
organisasi perangkat daerah diupayakan untuk
dapat bergerak selaras, terintegrasi dengan
sasaran utama pembangunan pada pemulihan
ekonomi pascapandemi COVID-19.
Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran.
"Dengan demikian masyarakat kita dapat segera keluar dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi COVID-19," ucapnya.
Berangkat dari uraian di atas, maka tema kerja
pemerintah daerah tahun 2022 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan penguatan sistem Pelayanan Dasar." jelasnya.
Keseluruhan indikator yang digunakan dalam
evaluasi tentunya memiliki hubungan yang cukup
erat jika kita menginginkan wilayah kita
menjadi wilayah yang maju dan mampu bersaing
dengan wilayah maju lainnya di Indonesia.
"Proses evaluasi yang kami sampaikan bertujuan agar kita semua mau berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat," katanya.
"Sehingga proses perencanaan yang akan kita mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, benar-benar kita lihat dan kita cermati lalu kita aplikasikan melalui rencana kerja Pemerintah Daerah di tahun 2022," tambahnya.
