Ciamis - Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Tatang mengikuti rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara Virtual di ruang Oproom Setda Ciamis, Senin (8/3).
Rapat Koordinasi tersebut diikuti pula oleh unsur Forkopimda Ciamis, kepala BPKD, BPBD, Satpol PP, perwakilan dirut RSUD Ciamis dan para kepala daerah se-Jawa Barat secara virtual.
Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya saat ini akan lebih memfokuskan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua terutama pada sasaran lanjut usia (lansia).
"Kita akan fokus ke vaksinasi, pekan ini penyuntikan untuk lansia akan massal dilakukan di seluruh daerah," ungkapnya.
Ridwan Kamil menyimpulkan dalam pemvaksinan Jabar tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan Puskesmas.
"Percepatan vaksinasi di Jawa Barat saat ini hanya 20 ribu sampai 22 ribu perhari, kalau targetnya 6 juta maka akan selesai selama 300 hari sedangkan vaksin ada batas ekspired nya," jelasnya.
"Vaksinasi seharusnya bisa dilaksanakan 150.000 per hari, sehingga harus meningkat 8 kali lipat dari saat ini," tambahnya.
Oleh karena itu, ujar Emil, Jabar akan menggunakan gedung-gedung besar sebagai utamanya. Pasalnya, satu Puskesmas hanya bisa menyuntik 60 an sasaran per harinya.
"Kalau gedung besar itu bisa 1000-2000 suntikan perhari kita akan lebih cepat mencapai target 6 juta sekian penduduk Jabar, terutama untuk lansia, profesi yang rawan dan pelayanan publik yang harus selesai di bulan Juni. Kalau kita lambat vaksin akan kedaluwarsa," ucapnya.
Selain itu untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi, Ridwan Kamil mengintruksikan kepada bupati dan wali kota untuk mengecek kembali proses vaksinasi di daerahnya karena masih minim dan dikhawatirkan tidak akan selesai sesuai target.
Sementara terkait PPKM Mikro, Emil mengatakan akan terus dipertahankan karena indikator- indikator relatif membaik.
"Penambahan kasus baru pada periode PPKM 2 mengalami kenaikan dibanding periode PPKM 1 namun penambahan kasus baru menunjukan penurunan 60% pada periode PPKM Mikro tahap 1 dan tahap 2," pungkasnya.
