Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (2/3).
Selain melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP, Bupati Pandeglang Irna Narulita diberi kehormatan menjadi pembicara di hadapan menteri PAN- RB dan 38 kepala daerah dalam Knowledge Sharring Season sebagai Best Practice.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, agar keberlangsungan pembangunan MPP berjalan sesuai harapan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ kata Irna.
Menurutnya, pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Kami harus jatuh bangun, belum lagi dengan kendala viskal kita yang terbatas, akan tetapi karena tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan inovasi bagaiamana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu yaitu Mal Pelayanan Publik. Alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak termasuk Kemenpan-RB, target pembangunan MPP Pandeglang dapat terwujud dan telah diresmikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 lalu, dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten," ucap Irna.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang.selain itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP, jadi masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal adminstrasi aminduk, perizinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang, “kata Ida.
Ia menambahkan berdasarkan data yang kami himpun, dari mulai diresmikan bulan agustus tahun lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065, yang paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP, “terangnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.
“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari Kepala daerah,, tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,“ ujarnya.
Dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang digelar Kemenpan-RB, turut dihadiri Menkumham Yasonna Laoly serta ada 38 kepala daerah yang menandatangani komitmen tersebut, diantaranya 35 daerah sudah berdiri dari tahun 2017 -2020 termasuk MPP Kabupaten Pandeglang merupakan yang ke-27 berdiri di Indonesia.
