Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengendalian pendistribusian elpiji 3 kilogram sistem tertutup, Jumat (26/2).

Dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan diikuti oleh 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, rakor ini juga menghadirkan Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalselteng Drestanto Nandiwhardana serta Ketua Hiswana Migas Kalsel Saibani Ortu.

Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya berahrap seluruh kabupaten/kota di Kalsel mengeluarkan Kartu Kendali yang diperuntukkan kepada keluarga tidak mampu untuk mengambil gas elpiji di pangkalan, sementara data- data yang sudah dikemukakan pihak Pertamina bisa disebar ke kabupaten/kota sehingga nantinya bisa melakukan perbaikan terkait permasalah pendistrubusian elpiji subsidi.

”Saya harap setelah rapat ini kabupaten/kota bisa melakukan evaluasi dan verifikasi data terkait penyaluran elpiji 3 kg di daerah. Salurkan ke orang yang tepat sasaran dan edukasi masyarakat yang mampu secara finansial agar tidak membeli gas elpiji bersubsidi,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banjar segera akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati dan Kartu Kendali untuk mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg.

”Kita akan mengeluarkan Peraturan Bupati dan Kartu Kendali kedepannya. Disperindag dan Dinas Sosial dalam hal ini akan  melakukan pendataan di lapangan mengenai kasus kelangkaan gas di pangkalan dan kios kios kecil. Kita rencanakan akan melakukan razia dan apabila didapati pelanggaran akan kita beri sanksi tegas sebagai efek jera,” jelasnya.