Batusangkar - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang musrenbang kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD kabupaten di tahun 2022 mendatang.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh Bupati Irwandi, dan menghadirkan narasumber Eri Gas Ekaputra, MS Direktur Nagari Development Center Unand Padang dan Syukri Iska dari IAIN Batusangkar, yang digelar secara virtual, Selasa (23/2).
Dikatakan Irwandi bahwa forum konsultasi publik itu juga amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 80 ayat 1.
"Dalam RKPD pasal 80 ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran untuk kesempurnaan dalam rangka penyusunan RKPD itu sendiri," sebutnya.
Irwandi juga mengatakan jika rancangan awal RKPD Tanah Datar 2022 itu merupakan perencanaan "tahun transisi" sebab masa berlaku RPJMD 2016-2021 akan berakhir, seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan disertai dengan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026.
Forum Konsultasi Publik awal RKPD secara virtual yang dimoderatori Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah itu diikuti Ketua, Wakil Ketua DPRD beserta Anggota, Staf Ahli, para Asisten, kepala Perangkat Daerah, Bundo Kanduang, Tokoh masyarakat dan turut diikuti Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar terpilih masa jabatan 2021-2026.
Sementara itu, Eri Gas Ekaputra, dalam paparannya menyampaikan strategi recovery ekonomi Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi COVID-19 Tahun 2022. Menurutnya, Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah agraris, sebahagian penduduknya bergerak di bidang pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan maupun perkebunan.
Ia menambahkan, program percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di nagari melalui beberapa strategi seperti pengembangan ekonomi nagari berdasarkan komoditi yang sesuai dengan kondisi wilayah yaitu one product, one vilage, artinya setiap nagari memiliki produk unggulan.
Selain itu, tambahnya, memenuhi pangan bagi kelompok masyatakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberian bantuan atau pemberdayaan oleh masing-masing stake holder secara terpadu.
"Nagari tangguh dan mandiri adalah nagari yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman terhadap pandemi, bencana, serta memiliki kemampuan pemulihan diri dengan segera dari dampak pandemi COVID-19," ucapnya.
Sementara dari segi pariwisata menurutnya ke depan paradigma pembangunan pariwisata itu adalah pariwisata milik rakyat dan untuk rakyat.
Pada kesempatan yang sama Syukri Iska dari IAIN Batusangkar menyampaikan rawaran Rancangan Kerja Bidang Pembangunan SDM yang mengupas soal Pembangunan Pendidikan dan Pembangunan Kesehatan.
Syukri menyampaikan perlunya penguatan kebijakan terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi pada lembaga pendidikan formal dan balai pelatihan dalam bentuk skill berbasis pasar dan syariah, serta kurikulum yang mengkaitkan adat dan syara' sebagai pengejawantahan filosofi ABS-SBK bukan sebatas adanya mata pelajaran Agama atau Budaya Alam Minangkabau saja.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan jika pokok-pokok pikiran DPRD sudah dientrikan dan sudah masuk aplikasi SIPD dan yang menjadi perhatian khusus adalah masalah kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19.
"Untuk pembangunan tahun 2022 mendatang juga banyak kegiatan yang dipangkas, merujuk ke pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19 banyak pemotongan anggaran," ucapnya.
Anton juga menyampaikan terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar defenitif akan dilaksanakan Februari ini maka langkah awal tentu akan dilakukan penyusunan RPJMD untuk lima tahun kedepan, namun itu tentu akan dihadapkan dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar yang hingga saat ini masih belum sampai di DPRD.
