Batusangkar - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mampu meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah sebanyak 9 kali, dimana 8 kali diantaranya mampu diperoleh secara berturut-turut.
"Prestasi ini tentu sangat diharapkan mampu kita pertahankan di tahun ini dan tahun-tahun akan datang, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga," kata Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat audiensi dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar di Indo Jolito Batusangkar, Minggu (14/2).
Menurut Zuldafri, pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim, tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu. "Kunjungan tim BPK ini juga bisa menjadi sarana untuk sosialisasi dan bimbingan kepada aparatur kita di Tanah Datar, tentang tata cara terkini dalam mengelola keuangan sehingga tidak salah, terutama pengelolaan keuangan dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini," katanya.
Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan tim BPK. "Aparatur kita diharapkan selalu kooperatif dalam penyampaian data yang diminta BPK dengan sebenar-benarnya sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemeriksaan bisa berjalan baik," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi didampingi tim pemeriksa, menyampaikan Tim BPK telah berada dan melaksanakan tugasnya di Tanah Datar sudah dalam waktu 2 minggu untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020.
"BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara," ujarnya.
Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan di samping bisa sarana memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
"Belanja modal menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama tim pemeriksa, karena potensi penyalahgunaan dan penyimpangan ada di sana," ujarnya.
Turut hadir Sekda Irwandi, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala BKD Adrion Nurdal, Plt Inspektur Desi Rima, Sekretaris BKD Andrianto, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal, serta beberapa Kabid di lingkup Pemda Tanah Datar.
