Martapura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbangda) Kabupaten Banjar mengeluarkan kajian cepat penilaian kerusakan dan kerugian dampak banjir yang menerpa ribuan rumah, infrastruktur dan beberapa fasilitas sarana dan prasara, sektor sosial, sektor produktif serta bangunan perkantoran.
Kepala Bappeda Litbangda kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra mengatakan, hasil nilai kerusakan dan kerugian pascabanjir di Kabupaten Banjar mencapai Rp434.548.053.124.
Terdiri dari perumahan sebesar 14%, sektor infrasturktur sebesar 52% yakni Transportasi Darat, Jalan, Air dan Sanitasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH). Lalu sektor sosial sebesar 10,4% seperti Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan. Selanjutnya, sektor produktif sebesar 22,5% antara lain Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan. Ditambah lintas sektor 0,5% yaitu perkantoran pemerintahan.
“Kajian Ini mungkin akan berakhir di akhir Februari dan akan terlihat lagi totalnya, penilaiannya baru 30% berjalan. Angka ini bisa naik bisa turun, kenapa? Karena saya sampaikan progress 30% itu termasuk cara kita menjustifikasi kerusakan ringan, sedang sampai berat. Saat ini kan masih ada yang terendam, mungkin saja sekarangi kita justifikasi rusak berat ternyata tidak. Karena data yang kita overlay berdasarkan kawasan mana saja yang tergenang kita identifikasi,” paparnya, Senin (8/2).
Menggunakan metodelogi ECLAC, Tantri sapaan akrab dirinya menerangkan, pengukuran kerusakan yang menjadi dampak langsung dan kerugian yang merupakan dampak tidak langsungnya, menghasilkan perkiraan pendahuluan terhadap dampak atas aset fisik yang harus diperbaiki dan diganti, serta terhadap aliran-aliran yang tidak akan diproduksi sampai aset diperbaiki dan dibangun.
Dari kerusakan Dia memaksudkan, perkiraan analisis dampak atas aset, saham dan properti yang dinilai dengan harga unit penggantian adalah berdasarkan kesepakatan. Dimana perkiraan haruslah memperhitungkan apakah aset masih bisa dipulihkan lagi atau sama sekali hancur.
Sedangkan kerugian sambungnya, aliran-aliran yang terkena dampak seperti pendapatan yang berkurang, pengeluaran bertambah selama periode waktu hingga pemulihan aset, diukur dan dijumlah.
“Kerusakan itu dampak langsung, misalnya terhadap sebuah bangunan secara fisik rusak maka itu kita nilai langsung. Sedangkan kerugian adalah manfaat yang tidak dia dapatkan lagi selama terkena dampak banjir,” jelas Tantri.
Dari data tersebut Tantri mengharapkan bisa memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan provinsi. Lantaran, secara prinsip anggaran bencana banjir tersebut bukan lagi bencana skala kabupaten atau provinsi, malahan sudah menjadi skala nasional.
“Itu dibuktikan dengan kehadiran bapa Presiden ke daerah kita,” Ia menukas.
“Saya mengharapkan semua resources baik pemerintah, NGO (Non-Governmental Organization <-red) dan swasta bisa mensupport Kabupaten Banjar agar kembali sedia kala,” pungkas wanita yang dinobatkan sebagai Srikandi Sungai Martapura itu.
Dari data per (20/1), jurnalis banjar berhasil menghimpun ada sebanyak 27.368 rumah, 2 jembatan, 5 tempat ibadah dan 9 sekolah di 207 Desa dari 19 Kecamatan di Kabupaten Banjar yang terdampak. Kemudian ada sebanyak 3 orang meninggal. 190.929 jiwa terdampak dan 32.113 jiwa diantaranya harus mengungsi.
