Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merilis realisasi APBD tahun anggaran 2020.
Berdasarkan data BPKAD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sebesar Rp1,70 triliun dan jumlah ini telah dilakukan empat kali penyempurnaan dan untuk APBD tahun 2021 sebesar Rp1,58 triliun meski jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan APBD tahun 2020 namun angka itu mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp.1,51 trilun.
Adapun presentase alokasi belanja dalam APBD tahun anggaran 2020 meliputi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 44,83 persen, Dinas Kesehatan 13,20 persen dan SKPD bidang ekonomi 5,36 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya Gunawan Putra mengatakan, untuk kebijakan belanja langsung Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 berjumlah Rp843 miliar mengalami kenaikkan sebesar 22 persen jika dibandingkan pada tahun 2019 berjumlah Rp690 miliar. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2020 sebesar 94 dan jumlah itu mengalami kenaikan 4 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 90 persen.
“Sedangkan untuk belanja tidak langsung tahun 2020, kita mengalami penurunan 14 jika dibandingkan tahun 2019. Yang mana belanja tidak langsung tahun 2019 sebesar Rp893 miliar dan tahun 2020 Rp864 miliar," katanya Senin (1/2).
Gunawan memaparkan, belanja barang dan jasa Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran tahun 2021 sebesar Rp.515 miliar dan jumlah ini turun 4 persen jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.536 miliar. Namun untuk kebijakan belanja modal tahun 2021 sebesar Rp.228 miliar mengalami kenaikkan jika dibandingkan tahun 2020 Rp.165 miliar.
“Untuk Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima tahun 2020 sebesar Rp.60,46 miliar dengan rincian Rp.47,06 miliar tahap pertama dan mendapatkan penambahan Rp.13,4 miliar. Yang mana selama tahun 2020 DID digunakan untuk untuk enam program diantaranya, peningkatan ekspor sebesar Rp.10,24 miliar, kemandirian daerah Rp.10,4 miliar,efektifitas pengelolaan belanja daerah Rp.8 miliar, mandatory Spending dan ketepatan waktu pelaporan Rp.0,5 miliar, pelayanan dasar publik bidang pendidikan 8,32 miliar dan pelayanan dasar bidang kesehatan sebesar Rp.9,6 miliar”, paparnya.
Gunawan menjelaskan, selama pandemi Covid-19 tahun 2020 Kubu Raya memiliki empat tahapan program refocussing anggaran, meliputi enam program APBD refocussing tahap pertama diantaranya, peningkatan survellance epidomologi dan penanggualangan wabah, pengembangan sistem distribusi air minum, operasi pengaturan dan penjagaan pegawalan dan patroli, pasar murah, fasilitas kerjasama antar daerah/instansi/lembaga dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
“Untuk program APBD Covid-19 tahap kedua ini ada dua proram yang kita jalankan, diantaranya operasi pengaturan dan penjagaan, pengawalan patroli dan pasar murah. Untuk tahap ketiga ada tiga program diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan belanja bantuan tidak terduga sedangkan tahap ke empatnya balanja bantuan tidak terduga”. Jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, Pemerintah Kubu Raya terus memperkuat kinerja yang ada baik melalui APBN maupun APBD termasuk juga Dana Desa (DD).
“Tujuannya, kita melihat peran pemerintah dalam bentuk investasi harus kita lihat investasi APBD inilah yang sangat signifikan. Makanya kita geraknya juga harus lebih cepat. Cepat dalam arti menyalurkan kinerjanya sekaligus juga bagaimana berorientasi pada hasil outcome (dampak). Jangan sampai hanya menyalurkan dan SJP saja, namun yang terpenting itu cepat dan tepat”, kata Muda.
Bupati menilai, semua itu diperlukan ‘kepung bakul’ (kerjasama) semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya hasil itu bisa maksimal membuat sektor ekonomi bisa tetap bertahan.
“Ekonomi inikan rumusnya produksi dan ada pasarnya. Pasar ini juga harus bisa menjamin dan di sinilah peran OPD yang bisa menggerakkan pasar-pasar ini yang bisa menyerap hasil-hasil produksi pertanian, perikanan, pertenakan rakyat, perkebunan, hasil olahan UKM, wisata desa, ekonomi kreatif dan ini harus bisa punya pasar”, ujarnya.
Kegiatan yang dibuka Bupati Kubu Raya ini dihadiri Sekda Kab Kubu Raya Yusran Anizam, Kepala BPS Kubu Raya Anton Manurung, Perwakilan Bank Kalbar dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kubu Raya.
