Labuan Bajo - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Ruteng menyelenggarakan Launching Layanan KPPN Labuan Bajo, Senin (11/01) di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat.
KPPN Labuan Bajo diresmikan Dirjen Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto secara daring dan dihadiri Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch. Dula, Plh Sekda Ismail Surdi, unsur Forkompinda, Kepala KPPN Ruteng Yustinus Kus Suhantoro, Dirut BOPLBF Shana Fatina, dan Kepala BTNK Lukita Awang.
Dirjen Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada bupati Mabar atas dukungannya serta Kakanwil Provinsi NTT beserta Kepala KPPN Ruteng yang telah berinisiatif melaksanakan acara launching KPPN mobile sebagai bentuk tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal pelaksanaan APBN melalui seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun daerah.
Dijelaskannya, setelah pemerintah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata prioritas pada tahun 2019, maka pemerintah memberikan alokasi anggaran melalui Satuan Kerja Kementerian pendukung pembangunan pariwisata prioritas Labuan bajo pada tahun anggaran 2020.
Andin mengharapkan KPPN Mobile ini mampu mengokohkan sinergitas, dijadikan tujuan dalam edukasi, serta layanan mobile ini mampu memudahkan urusan proses pencairan dana di daerah destinasi pariwisata Labuan Bajo.
Pada tempat yang sama, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula menyampaikan terima kasih atas pemenuhan komitmen pemerintah pusat terhadap dukungan pembangunan daerah melalui alokasi anggaran transfer daerah (ATD) dan dana desa (DD).
Bupati Gusti Dula memberikan apresiasi atas inisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan dalam mendekatkan layanan guna menjadi bagian dari percepatan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dengan memberikan layanan perbendaharaan KPPN Mobile di Labuan Bajo.
Bupati Gusti Dula berharap layanan ini bisa memberikan dampak terhadap pemberian layanan terbaik kepada seluruh stakeholder, memberikan dukungan nyata terwujudnya destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Mabar.
Sementara itu, Kepala KPPN Ruteng Yustinus Kus Suhantoro mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT dalam laporannya menyampaikan, layanan KPPN Mobile di Labuan Bajo ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas sehingga berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik.
Dijelaskanya, layanan KPPN Mobile tidak saja berorientasi pada layanan penerimaan SPM, namun juga mengarah pada peningkatan peran edukasi dan komunikasi Ditjen Perbendaharaan kepada seluruh stakeholder.
"Melalui layanan KPPN Mobile diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tata kelola keuangan negara dan berujung pada peningkatan kualitas dampak pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Labuan Bajo," jelasnya.
Dikatakannya, Guna mengawal pelaksanaan pembangunan destinasi wisata prioritas, penyaluran dana APBN, penyaluran dana desa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu diberikan Layanan KPPN Mobile di Labuanbajo.
Hal tersebut dengan pertimbangan, Jarak tempuh menuju Ruteng mencapai 4 jam, dan kondisi tanah yang berbukit dan rawan longsor.
Satuan Kerja Kementerian pendukung pembangunan pariwisata prioritas Labuanbajo pada Tahun Anggaran 2020 yaitu UP Bandar Udara Komodo (unit kerja Kementerian Perhubungan), UP Pelabuhan Labuanbajo (unit kerja Kementerian Perhubungan), BTNK (unit kerja Kementerian LHK), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT (unit kerja Kementerian PUPR), serta BPOLBF (unit kerja Kementerian Pariwisata).
"Kelima Satuan Kerja Kementerian tersebut berada dalam wilayah pembayaran KPPN Ruteng yang merupakan unit kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ucapnya
Ia mengatakan, KPPN Ruteng selaku unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, telah berhasil menyalurkan 100% ( seratus persen ) Dana Desa kepada 164 ( seratus enam puluh empat ) desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat dari Alokasi Anggaran Dana Desa sejumlah Rp.149,502,115,000,- ( Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah ).
Masih terdapat prestasi dalam penyaluran Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang layak kami berikan apresiasi. Apresiasi tersebut atas keberhasilan 2 ( dua ) Desa yaitu; Desa Waning dan Desa Dunta yang berhasil melakukan pencairan Dana Desa pada Periode I penyaluran Tahun Anggaran 2020 tepatnya pada tanggal 29 Januari 2020.
"Keberhasilan penyaluran dana desa tersebut tidak lepas dari peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang selalu berkoordinasi dengan KPPN Ruteng," pungkasnya.
