Ciamis - Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra mengikuti rapat koordinasi dalam rangka kesiapan vaksinasi COVID-19 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di ruang oproom Sekretariat Daerah, Selasa (5/1).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Rakor tersebut diikuti juga oleh seluruh kepala daerah serta kepala Dinas Kesehatan se-Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi COVID-19 akan dilakukan dua periode dengan prioritas vaksinasi pertama pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.
"Periode pertama Januari-April 2021 dengan sasaran 1,6 juta petugas kesehatan serta 17,4 juta petugas publik dan 21,5 juta lansia," ujarnya.
Budi menambahkan, sedangkan periode dua, April 2021 sampai dengan Maret 2022 tujuanya kepada 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,1 juta masyarakat lainya." jelas Menkes.
Budi menuturkan, pendistribusian vaksin telah dimulai sejak tanggal 4 januari 2020 dengan target tanggal 7 Januari semua vaksin sudah tersebar di 34 provinsi.
Ia mengatakan, untuk rencana penyuntikan perdana akan dimulai 13 Januari 2020 yang akan dimulai oleh pejabat publik dan akan diikuti secara serentak di 34 provinsi.
"Rencana penyuntikan perdana akan dimulai tanggal 13 Januari 2020 yang akan dimulai oleh pejabat publik pusat seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima kemudian pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan para tokoh agama dengan disiarkan secara langsung," tuturnya.
"Selanjutnya pada tanggal 14 dan 15 Januari disusul oleh 10 perwakilan di daerah termasuk kepala daerah dan forkopimda di 34 propinsi, tujuanya untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik," tandasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menekankan masyarakat agar tetap mempedomani protokol kesehatan meskipun vaksinasi telah dilaksanakan mengingat kasus aktif nasional ahir-ahir ini mengalami peningkatan.
"Meski vaksin sudah ada, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, jangan sampai masyarakat menganggap dengan adanya vaksin permasalahan sudah selesai," ucap Doni.
"Vaksinasi bukan satu-satunya cara terlepas dari covid 19, kepatuhan protokol harus tetap konsisten." jelasnya.
Doni juga mengintruksikan agar posko covid di bentuk sampai sistem pemerintahan terkecil dengan mengalokasikan anggaran baru untuk posko terpadu dari tingkat provinsi sampai tingkat RW atau RT.
