Sumbawa Barat - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan kesanggupannya untuk mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam mencapai sanitasi aman yang ditargetkan mencapai 18 persen pada tahun 2023 mendatang.
Hal ini diungkapkan Kepala BAZNAS KSB H M Jafar Yusuf saat mengikuti kegiatan konsultasi Publik tentang penggunaan dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilaksanakan di Hotel Aston Mataram pada Selasa (1/12).
Kegiaran ini dihadiri oleh seluruh kepal BAZNAS se-NTB dan Bappeda serta dinas terkait lainnya seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Sebagai bukti keseriusan dalam mendukung sanitasi aman di KSB, Kepala BAZNAS KSB menandatangani pakta integritas terkait kesanggupan untuk menyiapkan anggaran khusus membiayai sanitasi aman dan pengadaan air bersih bagi fakir miskin serta rumah layak huni.
"Kalau di KSB sudah Bebas buang air sembarangan, tinggal sanitasi aman yang harus dikejar saat ini. Dalam acara AHL yang diadakan di KSB kemarin ditargetkan 18 persen sanitasi aman di KSB. Sementara saat ini KSB baru mencapai 11 persen," kata M. Jafar.
Ia menjelaskan, pencapaian sanitasi aman di KSB di angka 11 persen adalah yang tertinggi di NTB, dimana daerah lain baru mencapai 5 hingga 8 persen saja.
"Menurut Kepala Bappeda Provinsi, Bupati KSB targetkan 45 persen sanitasi aman tahun 2023 di KSB tapi dengan angka capaian 18 persen saja sudah cukup bagi provinsi," ungkapnya.
Ia mengatakan, jika KSB dapat mencapai target 18 persen pada 2023, maka pengaruhnya akan sangat besar bagi daerah-daerah di NTB untuk terus meraih sanitasi aman dan belajar dari KSB.
Jafar menjelaskan, BAZNAS akan menunjang pencapaian sanitasi aman tersebut dengan menggunakan anggaran sekitar 10 hingga 20 persen dari pendapatan ZIS yang masuk ke BAZNAS. Anggaran itu akan disiapkan untuk tahun 2021. Demikian juga pengadaan air bersih yang akan ditunjang oleh BAZNAS menggunakan anggaran ZIS untuk warga tidak mampu atau miskin.
"Otoritas dalam menentukan lokasi yang kesulitan air bersih adalah Bappeda dan PU PR, kami akan konsultasi dengan dua dinas ini untuk mengetahui daerah mana yang akan kita bantu dengan dana ZIS," katanya.
Selain itu, ketua BAZNAS juga mengikuti rapat koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) se-Provinsi NTB dalam mempersipkan draf dan road map yang nantinya untuk dilaporkan ke gubernur.
"Pokja ini beranggotakan Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Sosial, dan BAZNAS yang diketuai oleh Sekda," tandasnya.
