Martapura, - Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Progress Monitoring Control for Prevention (MCP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Korwil VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar melalui Video Conference .

Turut hadir Bupati Banjar H.Khalilurrahman didampingi Sekda Banjar H.M.Hilman,Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar Kencana Wati serta sejumlah pimpinan SKPD di Ruang Command Center Barokah Martapura,Rabu (2/12).

Rakor tersebut diikuti juga oleh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan serta Plt.Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan melalui vidcon.

Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati memaparkan materi yang menyangkut penilaian MCP Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Roro menjelaskan materi penilaian MCP yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD,pengadaan barang dan jasa,pelayanan terpadu satu pintu,Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),manajemen ASN,optimalisasi pajak daerah,manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Untuk diketahui Penilaian MCP Kabupaten Banjar per-tanggal 29 November 2020 sejumlah 68,53 berada di peringkat 4 untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara yang sekaligus dimoderatori oleh Roro,dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan Pemerintah Provinsi,Kabupaten,dan Kota.Adapun selaku Narasumber dari KPK yaitu Kasatgas Koordinator Pencegahan Wilayah VIII Dian Patria,yang memberikan tanggapan dan masukan mengenai MCP untuk Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Bupati Banjar H.Khalilurrahman dalam diskusi tersebut mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen dan mendukung Monitoring dan Evaluasi Progress MCP serta terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dalam mengawal dan mendampingi perangkat daerah. (Kominfo Kab. Banjar/Faidillah/Syadi)