Indramayu – Sejumlah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indramayu siap melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember mendatang.
Kesiapan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan 21 Hari Menjelang Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 di Gedung PGRI Indramayu, Selasa (17/11).
Dalam Rakor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu itu, dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indramayu, Kepala Polisi Resor (Kapolres) Indramayu serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu beserta undangan lainnya.
Dalam laporannya Ketua KPU Indramayu Toni Fathoni mengatakan, sejumlah kebutuhan yang menjadi indikator suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 seperti kelengkapan pemungutan suara serta logistik dipastikan siap untuk didistribusikan kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga desa.
“Kesiapan ini timbul karena ada visi yang sama, bahwa suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 ini adalah proses demokrasi masyarakat Indramayu untuk menghasilkan pemimpin yang selama ini dinantikan,” katanya.
Di tengah wabah Virus Corona Desease (COVID-19), Toni menjelaskan, untuk kebutuhan protokol kesehatan bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa juga dipastikan sudah siap, termasuk akan dilaksanakannya tes rapid terhadap PPK, PPS dan KPPS yang berjumlah 31.804 orang, yang aka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Indramayu.
“Penerapan protokol kesehatan pada pemungutan suara sudah siap, karena kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) sudah tersedia termasuk untuk para pemilih sudah disiapkan pada hari pelaksanaan. Terlebih melaksanakan test rapid kepada penyelenggara pemilu tingkat desa akan dilakukan setelah pelantikan KPPS nanti,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Indramayu Supriadi memaparkan, dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Bawaslu telah memproses 35 penanganan pelanggaran, dimana 18 berasal dari temuan jajaran pengawas dan 17 berdasarkan laporan masyarakat.
“Dari 35 penanganan laporan pelanggaran ini tentunya ada macam-macam alasan seperti adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Termasuk saat ini kami sedang menangani satu pelanggaran pidana yang kasusnya sudah sampai pada tingkat sidang di pengadilan,” paparnya.
Terkait keamanan, Kapolres Indramayu AKBP Hafidh S Herlambang mengatakan, dengan jumlah 3.286 TPS di Indramayu, maka dalam pola pengamanan dipastikan sudah di klasifikasikan menjadi 3 TPS rawan, kurang rawan dan sangat rawan. Adanya klasifikasi TPS tersebut untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antar pendukung kontestan hingga adanya kerawanan bencana berdasarkan geografis di masing-masing wilayah saat pemungutan suara berlangsung.
“Dari 3 klasifikasi TPS itu, kami Polres Indramayu sudah menyiapkan personel gabungan pengamanan dari Kodim 0616 Indramayu, Satpol PP dan Linmas di wilayah setempat, sehingga jika dijumlah secara keseluruhan sebanyak 12.000 lebih personel keamanan akan diterjunkan pada saat pemungutan suara,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengharapkan angka partisipasi pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 bisa meningkat dibandingkan saat sebelumnya.
“Partisipasi pemilih diharapkan meningkat di atas angka 56%, sehingga menjadi tantangan sendiri ditengah pandemi ini angka partisipasi pada Pilkada Indramayu Tahun 2020 ditargetkan bisa 77%. Atau 65% sudah bagus untuk Indramayu,” harapnya.
Hal yang sama diharapkan Sekda Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo. Dalam kesempatan itu, sekda menegaskan kesiapan menjelang 21 hari pemungutan suara pada Pilkada di Indramayu Tahun 2020 dapat terlaksana dengan sukses dan aman, terlebih angka pastisipasi pemilih bisa meningkat berkat upaya sosialisasi yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Pertama pelaksanaan Pilkada di Indramayu Tahun 2020 berbeda karena dalam situasi pandemi, untuk itu kesadaran masyarakat untuk patuh protokol kesehatan wajib dilaksanakan. Kami juga dalam hibah anggaran Pilkada jika masih dianggap belum maksimal segera mungkin kami akan memenuhi. Sementara untuk angka pastisipasi pemilih justru kami targetkan 77%, karena kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya,” ujarnya.