Palembang - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN-RB).

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diterima langsung Wali Kota Palembang Harnojoyo, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Penghargaan Top 45 diterima Palembang setelah sebelumnya kota ini menerima penghargaan Top 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kemenpan RB, di Semarang, Jawa Tengah, pada Agustus lalu.

Pemkot Palembang mengusung Program SELFI (Sekolah Filial-Layanan Pendidikan Anak Berbasis Inklusi) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Pakjo Palembang.

Program SELFI bertujuan membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar terus bisa bersekolah.

Program SELFI dalam LPKA Klas I Pakjo Palembang, ini merupakan fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA dengan kurikulum yang sama seperti sekolah formal lainnya.Mereka juga dapat ijazah yang terakreditasi.

Selain itu, setelah kembali ke masyarakat, anak-anak binaan ini bisa melanjutkan bersekolah di mana saja. Ini karena mereka dinyatakan lulus dan dapat ijazah.

Adapun penghargaan Top 45 itu diperoleh dari Top 99 yang diseleksi melalui tahap presentasi dan wawancara, serta verifikasi dan observasi lapangan.

Sinovik 2019 diikuti kementerian dan lembaga, serta kabupaten, kota dari berbagai provinsi di Indonesia.

Tahun ini ada 3.156 proposal yang mendaftar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824 proposal.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo menyatakan bangga dan mengapresiasi atas pencapaian Palembang meraih Top 45 inovasi pelayanan publik.

"Alhamdulilah, bersyukur prestasi ini kita harapkan bisa memotivasi kita untuk terus berinovasi serta meningkatkan layanan prima kepada masyarakat," ujar Harnojoyo.

Ia mengharapkan setiap OPD di Pemkot Palembang terus berkreasi dan melahirkan inovasi-inovasi baru.

"Kalau bisa ada inovasi tiap tahun. Tapi yang paling penting manfaat inovasi itu bagi masyarakat," ujar Harnojoyo.

Ia juga mengapresiasi institusi Pemkot terkait, seperti Dinas Pendidikan Kota Palembang yang telah menggagas program SELFI ini, serta Bagian Hukum dan Ortala, yang bekerja keras mendukung program SELFI ini.

Sebab, ini kali perdana inovasi pelayanan publik di Palembang masuk dalam Top 99, kemudian Top 45 pelayanan publik, sejak program ini digulirkan Kementerian PANRB pada 2014 silam.

Selain menerapkan kurikulum pelajaran yang sama seperti pada sekolah-sekolah formal, Program SELFI juga bertujuan menekan tingkat kriminalitas anak. Sehingga ada perubahan perilaku.

Hal ini karena pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum tentunya tidak sama dengan pembinaan orang dewasa..

"Pembinaan anak yang tersandung hukum lebih difokuskan pada pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter anak yang kuat dan mandiri," ujar Kabag Hukum dan Ortala Setda Palembang, Nurmala Sari.

Atas keberhasilan ini, Kota Palembang diganjar dana insentif daerah (DID) dari Kementerian PAN-RB.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada para pemenang Top Inovasi 45.

Dalam sambutan dan pengarahannya, Wapres JK mengatakan bahwa inovasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

"Kenapa Amerika Serikat lebih maju dari negara-negara maju lainnya? Karena inovasi," ujar JK.

Ia melanjutkan, inovasi itu harga mahal. Bagaimana kita menemukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah.

JK mengatakan, sebuah inovasi yang baik harus bersumber dari sejumlah hal antara lain, pengetahuan, inisiatif dan teknologi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.

"Selamat untuk instansi yang sudah masuk Top 45. Semoga inovasi ini dapat terus berlanjut," ujar Syafruddin.

Ia mengatakan proses seleksi Top 45 dilakukan oleh Tim Panel Independen dan Tim Evaluasi, dengan penentuannya dilakukan Tim Panel Independen.

Dari hasil penilaian lapangan, ditentukan 45 inovasi terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Syafruddin menjelaskan, bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 45, akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Pemberian DID ini telah dilakukan sejak tahun anggaran 2018.

Hanya saja, Syafruddin menekankan bahwa untuk mendapat dana DID ini ada sejumlah persyaratan mesti dipenuhi para pemenang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Syarat itu, antara lain, meraih opini WTP, penetapan APBD tepat waktu, punya pelayanan terpadu satu pintu, dan berbasis teknologi.

Syafruddin menambahkan, instansi yang berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu United Public Service Award (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.

Sebelumnya, terdapat dua instansi yang berhasil menjuarai ajang bergengsi UNPSA, yaitu inovasi Sistem Early Detection and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni, dan inovasi PetaBencana.id milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Posisi Top ini akan dikirim ke PBB untuk dilombakan. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjuarai lagi, sehingga kita bisa 'hat-trick' berturut-turut memenangkan UNPSA," ujarnya.

Daftar Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

A. Kementerian

1. Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)
3. Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI
6. Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)
8. Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)
9. Kementerian Perindustrian – si Telmi BIAM (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)

B. Lembaga

1. Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)
2. Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo
4. BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)

C. Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja)
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Telor Dadar 122 (Telepon Orang dalam Kedaruratan)
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Jamin Dokter Datang Tepat Waktu melalui TELE APIK (TEyeng ndeLeng Anterean Pendaftaran lan poliklinIK)
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara – Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)

D. Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal
2. Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)
3. Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA
4. Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA
5. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)
6. Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
7. Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)
8. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival
9. Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR
10. Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalmu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)
11. Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
12. Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)
13. Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan
14. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong CegahStunting)
15. Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)
16. Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)
17. Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota

E. Kota

1. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music
2. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)
3. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu
4. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin
5. Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)
6. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)
7. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)
8. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)
9. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

F. Badan Usaha Milik Negara

1. PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)