Ngawi - Bupati Ngawi Budi Sulistyono menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dan pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut–turut atas pelaporan keuangan tahun 2010–2019 serta penyerahan Barang Milik Daerah (BMN) Award 2020, Selasa (22/09).
Acara dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus diumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur bersama 17 Kabupaten dan Kota se Jatim memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Dalam sambutannya Menkeu Sri Mulyani memberikan apresiasi untuk semua pihak diantaranya kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah bersinergi memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan.
"Peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah juga menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. Diharapkan capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.
Sri Mulyani mengingatkan semua mitigasi serta resiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penanganan COVID–19 juga pemulihan ekonomi nasional (PEN), menjadi perhatian bagi pimpinan stakeholder baik dipusat maupun daerah.
Ditambahkan Menkeu, Kementerian, lembaga dan Pemda harus mampu mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi ditengah pandemi COVID–19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran.
