Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2019 tanpa catatan untuk tujuh kali berturut-turut. Penghargaan bergengsi di bidang transportasi itu diserahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (15/9).
Wahana Tata Nugraha (WTN) terdiri dari beberapa tingkatan, yakni Sertifikat WTN, Piala WTN, Piala WTN Kencana, Piala WTN Wiratama, Piala WTN Wiratama Kencana.
Untuk tahun ini, Kota Palembang menerima dua penghargaan sekaligus, yakni Sertifikat WTN dan Piala WTN.
Penghargaan WTN diberikan kepada daerah yang baik dalam penataan transportasi yang berkelanjutan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan.
WTN juga diberikan kepada daerah atas keberhasilan, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi yang tertib, selamat, aman, efisien, berkelanjutan, dan menjamin hak pengguna jalan.
Wali Kota Palembang Harnojoyo, melalui Sekretaris Daerah Ratu Dewa, mengatakan bangga Palembang bisa meraih penghargaan WTN 2019.
"Alhamdulillah, kita bersyukur Kota Palembang kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang ketujuh kalinya. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, bukan di penghargaannya. Tapi yang paling penting adanya komitmen, bukan hanya di tingkat pimpinan, tapi di akar rumput, masyarakat. Membangun kesadaran kolektif ini yang terpenting," kata Dewa.
Palembang meraih piala WTN pada 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, dan 2018-2019. Tahun 2015, Palembang meraih Piala Wahana Tata Nugraha Kencana. Tahun 2017, penghargaan WTN ditiadakan.
Sekda Ratu Dewa juga mengapresiasi masyarakat Kota Palembang karena berperan penting membantu pemerintah daerah dalam tertib dan disiplin dalam berkendara.
"Termasuk menggunakan transportasi massal sebagai sarana transportasi utama," ujar Ratu Dewa, usai menerima Sertifikat dan Piala WTN 2019.
Keterlibatan masyarakat juga diwujudkan dengan adanya Forum Lalu
Lintas, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yang mengkaji dan
membahas tertib lalu lintas di Palembang.
"Ini artinya masyarakat juga diberdayakan," tambah Ratu Dewa.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah akan terus mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
"Antara lain membuat kantong-kantong parkir untuk pengguna LRT. Ke depan, prioritas di tahun baru 2020 adalah mencari lahannya dulu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengatakan, tahun ini format penilaian WTN agak berbeda dibandingkan sebelumnya, yakni melibatkan akademisi.
Sebelumnya penilaian dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Polri.
"Mereka (akademisi) dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan tanpa sepengetahuan kita," ujar Agus. Untuk Palembang, kementerian melibatkan Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah.
"Mereka ini yang melakukan penilaian di lapangan, kemudian mengirim data ke Kementerian," tambah Agus. Kementerian kemudian melakukan klarifikasi di lapangan.
Secara umum, penilaian administrasi ini meliputi perencanaan, pendanaan, dan kelembagaan. Tahap penilaian kedua yakni aspek teknis, meliputi sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Tahap ketiga, dan yang paling penting, komitmen kepala daerah dalam hal ini pak wali kota. Bagaimana kebijakan dalam pengembangan pembangunan transportasi," kata Agus.
Ia menerangkan, Wali Kota Palembang Harnojoyo telah berkomitmen mendukung program Kemenhub melalui pembangunan transportasi dengan upaya penyediaan anggaran di APBD, sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten.
"Juga sarana dan prasarana, peningkatan rekayasa manajemen lalu lintas, peningkatan sosialisasi manajemen keselamatan berlalu lintas, serta meningkatkan koordinasi antar instansi vertikal," Agus menerangkan.
Ia menambahkan, Wali Kota Palembang Harnojoyo berharap Kementerian Perhubungan terus memberikan bantuan kepada Palembang.
"Bantuan yang kita harapkan berupa bimbingan teknis, pendanaan
melalui pembangunan fisik sarana dan prasarana, serta bantuan BRT atau
subsidi pelayanan angkutan umum massal (program by the service)," ujar
Agus.
Sementara itu, Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polresta Palembang Ipda Fifin Sumailan menambahkan, keberhasilan Palembang meraih WTN 2019 bukti koordinasi dan sinergi yang baik antar instansi pemerintah.
"Kita mengatur lalu lintas masyarakat umum, sementara Dishub mengatur kendaraan khusus yang ada uji Kir. Kita juga berkolaborasi mengadakan uji emisi, manajemen rekayasa lalu lintas, yang bisa menguraikan kemacetan. Ini juga, mengurai kemacetan, jadi poin atau aspek dalam penilaian WTN," terang Ipda Fifin.
Penganugerahan Wahana Tata Nugraha tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019.
Kementerian Perhubungan telah menetapkan sebanyak 145 kota di Indonesia menerima Sertifikat WTN, 39 kabupaten/kota penerima piala WTN. Selain itu, sebanyak 38 kabupaten/kota menerima Piala WTN, tapi dengan sejumlah catatan.
Kementerian Perhubungan juga menetapkan sebanyak 15 provinsi menerima penghargaan Piala WTN Wiratama 2019. Provinsi Sumatera Selatan berhak menerima penghargaan tertinggi ini.
