Martapura - Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyatakan, sekolah menjadi instansi yang paling sering meminta kepastian zona di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Banyak guru meminta kepastian zona agar bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Memang alasan mereka kuat karena zona hijau boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Tapi sementara ini di Kabupaten Banjar, kami tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka, baik di zona hijau, kuning maupun merah," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Diauddin Badrudin di Martapura, Senin (31/8).

Diakuinya, ada daerah di Kalsel yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di zona hijau, namun hal itu tak bisa disamakan dengan Kabupaten Banjar.

"Siapa yang bisa menjamin warga di zona hijau tidak bergerak ke zona merah dan menjamin anak-anak tidak tidak akan terpapar," ujarnya..

Pergerakan warga, ujarnya, sangat dinamis, jadi sulit menetapkan zona-zona sebaran COVID-19.

"Satu daerah zona hijau, bisa saja suatu ketika menjadi zona merah karena pergerakan warga," ujarnya.

Penetapan zona sebaran COVID-19, lanjut dia, juga  dikhawatirkan bakal membuat daerah tersebut menjadi lengah, akibatnya penyebaran virus corona justru malah makin menjadi.

"Karena merasa zona hijau, sehingga tidak perlu protokol kesehatan atau aturan lain. Khawatirnya nanti kasusnya justru meningkat di daerah bersangkutan," ujar Diauddin Badrudin.

Seperti pada kasus tenaga medis di puskesmas di Kabupaten Banjar yang banyak terpapar COVID-19, namun bukan warga setempat.

"Puskesmas banyak yang positif, tapi bukan warga setempat. Jadi, tidak terdata berasal dari kecamatan atau desa di Kabupaten Banjar," ujarnya.