Natuna - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menghadiri acara penyerahan bantunan sembako dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepadaasyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Natuna, Jumat (21/8).
Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyampaikan, kunjungan kerja kali ini untuk menyapa langsung masyarakat di Kabupaten Natuna, serta meninjau proyek-proyek yang dibangun oleh pemprov.
"Kami juga akan menyerahkan beberapa bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat Kabupaten Natuna di tengah pandemi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyampaikan bahwa kondisi geografis Natuna yang berbentuk kepulauan, memberikan keuntungan tersendiri terutama dalam penanganan COVID-19.
"Upaya monitoring serta secara otomatis dapat membatasi aktivitas masyarakat mengingat sebagian kecamatan terpisah pulau. Sosialisasi dapat dilakukan secara online melalui berbagai media massa, pembatasan transportasi hanya barang dan bukan penumpang sudah dilakukan semenjak awal pandemi," ujarnya.
Selain itu, Hamid juga menjelaskan bahwa Natuna tetap menerapkan standar protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru, serta mendukung solusi pemulihan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Hamid berharap dengan dibukanya kembali jalur pelayanan pelabuhan dan bandara, perencanaan pengembangan pembangunan berbagai sektor dapat kembali berjalan.
"Semoga sinergisitas bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau, dapat terus dibangun untuk mendukung daerah setempat ke arah yang lebih maju dan sejahtera sebagaimana Nawa Cita Presiden RI yang menitik beratkan pembangunan wilayah perbatasan/pinggiran.
Selain bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto juga menyerahkan beberapa bantuan dan insentif, di antaranya bagi para mubaligh (Guru TPQ/MDT/MDA), penyuluh agama non PNS dan imam hafiz Quran 10, 20 dan 30 Juz.
Diserahkan pula bantuan masjid, mushola dan TPQ, ojek, serta iuran BPJS Kesehatan kepada 2.702 masyarakat kurang mampu.
