Demak - Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Umar Surya Suksmana menyampaikan semakin pesatnya teknologi informasi berbanding lurus dengan insiden siber. Perkembangan teknologi menawarkan banyak kemudahan, tetapi di balik kemudahan dan manfaatnya, terdapat sejumlah masalah yang dapat membahayakan penggunanya, salah satunya adalah pencurian data pribadi.
Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi Keamanan Informasi, yang bertemakan "Implementasi Perlindungan Data Pribadi" yang diikuti dari 27 OPD, 14 kecamatan, 2 RSUD, dan 56 desa se-Kabupaten Demak. di Ballroom Wakil Bupati Demak, Rabu (16/7).
Umar mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Kemudian memberikan pemahaman bagaimana cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan.
"Serta memberikan strategi dan trik dalam melindungi dan dan mengamankan data pribadi," lanjut Umar Surya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menyampaikan, data pribadi menjadi aset berharga yang perlu dilindungi, karena ada sejumlah masalah yang membahayakan penggunanya mulai dari kebocoran data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, hingga penipuan yang semakin sering terjadi.
"Penyalahgunaan data pribadi sendiri dapat disebabkan karena lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan atau penyelenggara sistem elektronik serta faktor pemilik data pribadi yang tidak menjaga dengan benar dan sering mengupload data sembarangan. Akibatnya, data pribadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut," tambahnya.
Ia menerangkan, data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, data keuangan, dan informasi lainnya, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat menimbulkan kerugian.
"Sebagai contoh, penyalahgunaan data pribadi yang patut diwaspadai antara lain, pinjaman online (pinjol), skimming (pencurian informasi kartu kredit atau debit), SMS spam, dan masih banyak contoh lainnya yang berujung pada kerugian akibat data pribadi yang bocor," jelasnya.
Sementara itu, narasumber Dony Harso, Sandiman Ahli Madya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, dalam paparannya menjelaskan ada tujuh ancaman siber di Indonesia yang prioritas, yakni elections security, cyber terorism dan cyber crime, data privacy breach disinformasi social media, pelecehan dan eksploitasi anak secara online, kekerasan berbasis gender online, dan ancaman siber lainnya.
"Kondisi masyarakat di Indonesia saat ini 55,8 persen tidak dapat membedakan email yang berisi spam/virus/malware sehingga sangat rentan phising. Selanjutnya 45,8 persen masyarakat terindikasi tidak menggunakan antivirus. Kemudian 43,4 persen masyarakat terindikasi tidak melakukan backup data sehingga sangat rentan terhadap serangan ransomware," kata Dony Harso.
Sementara, Ahli Muda, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Tony Haryanto menyampaikan selama Januari hingga Mei 2025, terjadi 328 insiden keamanan data. 318 berupa kebocoran data dan 10 ransomware serta lebih dari 19 juta data kredensial akun organisasi terpapar di darknet, tersebar di forum jual beli data, diskusi hacker, dan platform pesan instan, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
"Kebocoran data banyak terjadi di sisi pengguna (endpoint), akibat malware information stealer, dump database dan kelalaian pengguna akibat serangan phishing dan social engineering yang semakin sering terjadi," tandasnya.
