Pangkep - Dalam sidang paripurna DPRD, Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 kepada legislatif. Dari laporan itu Kabupaten Pangkep berhasil menurunkan angka kemiskinan tahun lalu, meski angkanya hanya satu digit.

Bupati Pangkep dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung Jumat (17/5) mengatakan, angka kemiskinan Kabupaten Pangkep pada 2017 sempat mencapai 16,2 persen, kemudian pada 2018 jumlahnya turun menjadi 15 persen. Pencapaian ini menjadi bukti jika Pemkab Pangkep terus berusaha menekan angka kemiskinan agar masyarakat daerah terhindar dari status kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.

Dikatakan Bupati Pangkep dua periode ini bahwa target APBD 2018 mencapai Rp1,4 triliun dengan realisasi 96,5 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun lalu mencapai Rp175 miliar dengan realisasi 99 persen.

"Pada 2018, kita memiliki berbagai dinamika serta prestasi. Hanya saja, untuk kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, masih perlu peningkatan. Khususnya pengembangansarana pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan agar hal itu dapat dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang , utamanya sebelum berakhir masa jabatan kami pada 2021," pungkas Syamsuddin.

Sidang paripurna LKPJ Bupati Pangkep ini dihadiri 35 orang anggota DPRD dan pimpinan OPD. Hanya saja, sebelum pelaksanaan sidang, Syamsuddin memerintahkan Plh Sekab Jumliati untuk mengecek kehadiran para pimpinan OPD. Karena beberapa kursi di jajaran pimpinan OPD ada beberapa yang masih kosong.

"Seharusnya para Kepala OPD hadir, apalagi ini penyampaian LKPJ Bupati," tegas Jumliati.

Tidak lama setelah Sekab mengecek kehadiran. Akhirnya kursi pimpinan OPD sudah terisi. Kecuali ada 5 orang pimpinan OPD yang tengah mengikuti Diklatpim II sehingga berhalangan hadir pada penyampaian LKPJ Bupati ini.