Sanggau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2020 dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait pandangan akhir fraksi-fraksi, di Aula Kantor DPRD Sanggau, Rabu (29/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau Acam didampingi Ketua DPRD Jumadi, Wakil Ketua Yance dan dihadiri Bupati Paolus Hadi, Sekda Kukuh Triyatmaka dan OPD, serta undangan lainnya.
Sebanyak delapan fraksi di DPRD Sanggau menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019 tersebut, namun dengan beberapa catatan.
“Semua fraksi menyatakan menerima, Meski pada awalnya banyak mempertanyakan. Namun setelah mendapat penjelasan, semua bisa memahami. Hanya ada beberapa catatan sajalah untuk perbaikan-perbaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Sanggau Acam, Rabu (29/7).
Adapun yang menjadi beberapa catatan diantaranya jaringan internet yang belum begitu maksimal. Sektor pendidikan yang berkaitan dengan zonasi, kemudian juga soal HGU kebun.
“Infrastruktur juga menjadi langganan sorotan. Kerena memang wilayah kita memang masih cukup luas, 12 ribu kilometer persegi,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Hanura Sanggau itu berharap catatan-catatan yang diberikan dapat ditindaklanjuti Bupati Sanggau dengan memprogramkan program-program pembangunan untuk tahun 2021.
Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi mengucapkan terima kasih karena pada kenyataannya, penggunaan APBD juga sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tapi catatan yang mereka sampaikan menjadi perhatian kita. OPD bersama kita dalam pembahasan-pembahasan berikutnya harus ditindaklanjuti menjadi sebuah strategi dan percepatan pemenuhan RPJMD kita bisa terpenuhi," katanya.
Saat ini, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu, terjadi kendala karena terdapat pandemi COVID-19, jadi banyak program yang dihilangkan.
"Jadi pada 2020 ini pasti banyak yang tidak tercapai. Tahun 2019 saya kira sudah sangat baik,” ujarnya.
PH sapaan akrabnya, mengakui beberapa hal yang dikemukakan dalam pandangan fraksi tersebut merupakan catatan yang diberikan setiap tahun, seperti air minum, jalan dan jembatan.
“Sekarang adanya COVID-19 ada harapan supaya internet dimana-mana. Tapi internet ini kan bukan kewenangan kita, pasti ada hubungannya dengan provider, Kementerian. Tapi kita setiap tahun sebenarnya berkembang, termasuk di sekolah-sekolah. Tapi ini catatan yang harus kita kerjakan,” ujarnya.
Kemudian, tambahnya, terkait harapan pendidikan kita supaya lebih baik, gedung, sarana-prasarana, ketersediaan guru, itu memang sudah menjadi kerjaan kita selama ini.
"Soal zonasi menurut saya harus disempurnakan,” pungkasnya.
