Buton - Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menggelar dialog bertema “Pengembangan Sektor Pertanian, Kemana Arahnya ?” di Pasarwajo pada Selasa (28/7).
Acara dialog tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buton La Bakry, serta dihadiri Kepala Dinas Pertanian Dewangga dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Bank Sultra Agus Saleh Hidayat dan para camat setempat.
Bupati La Bakry mengatakan, sektor pertanian harus menjadi unggulan daerah. Oleh karena itu, melalui kegiatan dialog ini bisa menjadi semangat antar-OPD dalam berkoordinasi mengembangkan sektor pertanian di Buton.
"Kemudian setelah pertanian bisa melaksanakan lagi kegiatan lainnya seperti membahas sektor perikanan," ucapnya.
La Bakry menjelaskan, Kabupaten Buton masuk dalam salah satu daerah penghasil kelapa di Indonesia. Jika potensi itu dikelola secara maksimal tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain kelapa, kata dia, pala juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang harus dikembangkan dan digenjot untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di Buton. Sebab harga jual di pasaran mencapai Rp80 ribu per kilo, lebih tinggi dibanding jambu mete.
Oleh karena itu, La Bakry mendorong sektor pertanian, sehingga melalui sektor ini diharapkan perekonomian masyarakat meningkat hingga mencapai 50 persen, dan diharapkan saat 100 tahun Indonesia merdeka atau 2045 mendatang, pendapatan masyarakat mencapai Rp20 juta per bulan.
"Pertanian mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat, dua tahun terakhir kita akan mendorong sektor pertanian karena mayoritas Penduduk Buton selain nelayan juga pertanian," ujarnya.
Di tempat yang sama, Koordinator FKP Kabupaten Buton Muhammad Risman menuturkan dialog ini mengangkat tema soal pertanian, karena sektor merupakan salah satu unggulan, sekaligus untuk melihat semangat Bupati Buton La Bakry melalui dinas terkait dalam mengembangkan pertanian.
"Karena dialog tadi membahas sektor pertanian, maka yang menjadi pembicara utama adalah Pak Dewangga, selaku Kadis Pertanian. Beliau menjelaskan sangat banyak terkait program pertanian yang sudah dikembangkan. Namun, kondisi virus corona banyak program yang seharusnya bisa berjalan di tahun 2020. Tapi, Dinas Pertanian tetap berusaha dengan potensi yang ada," tuturnya.
Ia menyebutkan, dialog tersebut menghasilkan sejumlag catatan untuk ditindaklanjuti yaitu, pertama, Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebagai teknis lebih intens berkoordinasi dengan dinas/OPD terkait, karena banyak menjadi kendala dari kurangnya koordinasi, misalkan pembebasan lahan di desa.
Kedua, pengembangan sektor pertanian membutuhkan pasar, baik di dalam daerah maupun di luar. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan sebagai instansi terkait bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk mememasarkan kebutuhan hasil pertanian.
Ketiga, Dinas Koperasi dan UKM yang saat ini jumlahnya sebanyak 144 usaha koperasi, namun yang aktif hanya 30 koperasi. Ini karena salah satu penyebabnya karena pasaran pertanian yang tidak berjalan, sehingga perlu koordinasi dengan OPD terkait khususnya Dinas Perdagangan.
Keempat, mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) kredit pembiayaan modal kerja khusus untuk pertanian dari perbankan. Jika pasarannya jelas maka Bank Sultra sebagai mitra pemerintah bisa dibantu, namun koordinasi lintas OPD/dinas terkait sangat diperlukan.
Kelima, Bappeda akan menjadikan hasil dialog lintas OPD tersebut untuk menyusun program kerja di Bappeda. Pasalnya, akhir dari semua dialog ini bisa dikatakan tergantung Bappeda untuk diusulkan pada pembahasan anggaran berikutnya.
