Manggarai - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timue, pada Sidang Paripurna ke-14 pada Jumat (24/7).
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai Deno Kamelus, Wakil Bupati Victor Madur, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, kabag, dan undangan lainnya.
Fraksi PAN, dalam penjelasannya mengharapkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan setiap item rekomendasi dari hasil evaluasi kedua lembaga tersebut dengan lebih baik sehingga persoalan dan kekurangan yang terjadi tidak lagi pada tahun-tahun mendatang, terlebih khusus, prediksi pendapatan dari pajak daerah 67,43% dari target yang direncanakan sebesar Rp28.416.288.536, lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada posisi 72,99%, dari target yang direncanakan sebesar Rp28.276.893.027.
Sementara itu, Fraksi Golkar menjelaskan, beberapa poin yang telah disampaikan saat pandangan umum fraksi yang kiranya menjadi pedoman dan perhatian kita bersama pada masa-masa yang akan datang, antara lain fraksi tetap mendorong dan mendukung langkah pemerintah daerah, agar Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tahun- tahun mendatang atas Laporan Keuangan memperoleh hasil atau predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Dengan harapan bahwa pengelolaan kas pada bendahara keuangan, mengenai aset dan yang berkaitan dengan JKN tidak akan bermasalah lagi. Fraksi juga meminta perhatian serius Pemerintah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti poin- poin temuan atau rekomendasi BPK RI perwakilan NTT.
Pendapat akhir Fraksi Restorasi Partai Nasdem memberikan beberapa catatan agar menjadi perhatian pemerintah yakni meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan- catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, Komisi- Komisi maupun Fraksi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah.Selain itu, kepada setiap Perangkat Daerah kami tekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian programnya, birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja.
Fraksi PDIP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan kita semua selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat Provinsi NTT.
Pendapat akhir Fraksi Hanura menyampaikan beberapa pikiran untuk menjadi perhatian eksekutif antara lain:
- Memperhatikan sungguh- sungguh apa yang menjadi rekomendasi Badan Anggaran DPRD untuk disikapi, diperhatikan, dan ditindaklanjuti setiap Dinas yang berada di lingkup SKPD Kabupaten Manggarai.
- Perlu dikaji ulang bantuan ternak kepada kelompok Simantri, bukan hanya bantuan ternak sapi, namun perlu dipikirkan untuk memberi bantuan ternak lain seperti kerbau dan kuda, hal ini dalam rangka menunjang pelstarian budaya / adat Manggarai dalam hal belis dan membantu petani dalam mengelola lahan pertanian.
Beberapa poin penting juga disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, diantaranya, supaya setiap OPD dapat membuat standar perencanaan program yang terencana dengan realistis, efektif, serta pengawasan dalam pelaksanan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal lainya adalah, mendorong kinerja pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan PAD guna terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan untuk selalu tetap berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah sehingga optimalisasi penerapan anggaran dapat terwujud dengan baik.
