Bengkulu - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bengkulu Derta Rohidin secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu Provinsi Bengkulu, di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/9), pada acara Rapat Koordinasi Nasional dengan tema “Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju”.
Pengukuhan dilakukan bersama dengan seluruh Ketua TP PKK Provinsi lain, yang dilakukan Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian. Sebelumnya, Tri Tito Karnavian juga dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.
Mendagri menyampaikan organisasi PKK memiliki jejaring paling luas, menyentuh komunitas terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dengan luasnya jejaring itu, PKK juga menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, termasuk dalam menggerakkan Posyandu.
“PKK tentu mampu menggerakkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) karena memiliki Kader yang loyal, berpengalaman dan bergerak hingga ke tingkat Desa. Kuncinya, komitmen, tim kerja yang solid, kerja sama serta sinergi dengan seluruh stakeholder, serta didukung dengan anggaran yang sumbernya bisa dari hibah APBN/ APBD, kerja sama, swasta, dan CSR,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu Derta Rohidin mengungkapkan tugas yang dibebankan sebagai ketua pembina Posyandu tentu akan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dan tentu ini selaras/saling berkaitan dengan 10 program pokok PKK.
"Ke depan, peran Posyandu akan semakin diperkuat, sehingga program berjalan dan saling bersinergi. Kemudian, tentu akan dilakukan peningkatan kapasitas untuk para kader hingga tingkat desa hingga peningkatan layanan," jelasnya.
Lebih lanjut, PKK Provinsi Bengkulu juga terus berusaha menurunkan angka stunting pada 2022 ini berada pada angka 19,8 persen (SSGI-2022) dari sebelumnya pada angka 22,1 persen (SSGI-2022).
"Beberapa program sudah berjalan cukup baik, hal ini guna menurunkan angka stunting di bawah rata-rata nasional yaitu 14 persen. Selain itu, PKK juga mengkampanyekan pencegahan narkoba mulai dari keluarga, serta literasi digital guna mencegah dampak negatif," terangnya.
Sementara, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan, pengukuhan itu untuk menyelaraskan program dan kegiatan Posyandu, untuk menjaga masyarakat tetap terjaga kesehatannya. Bukan seperti pandangan orang, yang menganggap Posyandu sebagai pelayanan kesehatan dasar.
Tri Tito menekankan, seluruh Ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan kinerja. Tunjukkan kepada pemerintah jika mereka mampu meningkatkan kinerja daerah melalui gerakan PKK.
“Beberapa sekarang ini ada Penjabat Gubernur maupun Bupati/ Wali Kota. Itu bukan berarti ibunya tidak bekerja. Lanjutkan kepemimpinan TP PKK, karena PKK harus ada motornya, yaitu ketua. Maka, Penjabat Ketua TP PKK juga mempunyai amanah untuk melanjutkan kegiatan,” ucapnya.
Karenanya, Tri Tito meminta TP PKK melaksanakan program sesuai rencana induk dan rencana strategis yang mengacu pada 10 Program Pokok PKK. Tentunya, menyesuaikan program prioritas masing-masing daerah.
“Namun, penurunan angka stunting masih menjadi tujuan utama. Daerah yang stuntingnya sudah rendah, tetap harus menjaga agar tidak ada kasus baru,” sorotnya.
Pada Rakornas TP PKK ini dihadiri seluruh Ketua TP PKK Provinsi se-Indonesia, serta Kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan Kepala BAPPEDA maupun PMD seluruh Indonesia.
