Batang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (22/8), melakukan evaluasi capaian kinerja Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki periode kedua triwulan I tahun 2023.
Evaluasi yang berlangsung di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, tim evaluator mengapresiasi kinerja Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki sudah cukup berhasil. Namun, tim evaluator menyoroti laporan capaian kinerja pemerintah aspek bidang pengendalian inflasi dan anggaran Dana Tak Terduga (DTT) yang belum dimaksimalkan untuk penanganan inflasi.
Tim evaluator juga memberikan saran untuk percepatan investasi agar mempersiapkan insentif fiskal maupun non fiskal bagi para pelaku usaha maupun penanaman modal yang akan berinvestasi di Kabupaten Batang.
Terkait konduktivitas menjelang Pemilu 2024, Pemkab Batang untuk intens menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga konduktivitas wilayah.
Dibidang kesehatan, Pj Bupati Batang diminta memastikan setiap warga memiliki akses jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“DTT kami sudah alokasikan Rp12 miliar lebih. Selaian untuk penanganan kebencanaan, anggaran tersebut juga digunakan untuk penanganan inflasi dan kesehatan,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di hadapan tim evaluator.
Untuk cakupan kepesertaan program JKN, Lani memastikan bulan Oktober 2023 di anggaran perubahan, Kabupaten Batang sudah UHC. Sedangkan saran dan masukan terkait capaian kinerja menjadi acuan ke depan dalam membuat laporan agar lebih detail, terperinci dan berkualitas.
Sementara itu, Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri yang dipimpin Inspektur Khusus Teguh Narutomo dalam closing statment mengatakan, hasil penilaian atau evaluasi ke depannya pelaporan lebih berkualitas.
“Laporan capaian kinerja ini tidak menjadi kebosanan tapi lebih pada penyajian capain kinerja yang berkualitas,” tegasnya.
Ia juga berharap, laporan kinerja dan kebijakan Pj Bupati jangan terkesan seremonial dan narasi saja. Tapi sajikan data program realisasinya dan kebijakannya benar - benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
“Perlu diketahui, hasil evaluasi capaian kinerja menjadi masukan bagi Kemendagri dalam memutuskan apakah perlu penggantian atau perpanjangan penjabat daerah, baik sebelum satu tahun atau mungkin setelah satu tahun,” jelasnya.
Dalam laporan capain kinerja Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki melaporkan telah menganggaran sebesar 12,25 persen atau Rp221.510.903.750,00. Untuk alokasi anggaran penanganan stunting sebesar Rp67 miliar.
“Adapun penurunan stunting selama periode pelaporan Mei-Agustus 2023 melaui inovasi D'Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan) Edukasi ASI eksklusif, sepekan sekali makan bersama di posyandu, memasak menu gizi seimbang untuk giat makan bersama balita, giat makan bersama balita sambil bermain dan brain storming, meningkatkan cakupan balita yang mendapatkan ASI eksklusif dari 47,629% tahun 2017 menjadi 64,31℅ pada tahun 2022,” terangnya.
Lalu, inovasi Bapak Asuh Anak Stunting upaya peningkatan pemenuhan gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak stunting selama 3 bulan berturut-turut, melalui optimalisasi CSR (BPI, Bank Jateng, Bapera, PDAM, Forum CSR dan UPZ) mampu menurunkan rata - rata angka stunting di desa intervensi sebesar 8,6 persen
Kemudian, lanjut dia, inovasi Balita Ditimbang Stunting Hilang (Bambang Tilang) Pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan.
Inovasi itu meningkatkan cakupan indikator Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 73.56% (2021) menjadi 83,84% (2022), Balita gizi kurang yang mendapat tambahan gizi dari 91,254% (2021) menjadi 100% (2022), Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dari 78,29% (2021) menjadi 97.59% (2022).
“Jumlah Desa ODF pada Agustus 2023 meningkat signifikan menjadi 166 desa (66,934%) dari 248 desa Kelurahan di Kabupaten Batang, dari sebelumnya 78 desa ODF di tahun 2021,” tandasnya.
Bidang pendidikan alokasi anggaran mencapai Rp650.164.241.736,00 atau 34,13% dari APBD tahun 2023. Untuk bantuan biaya pendidikan peserta didik menengah dan Perguruan tinggi sebesar Rp600 juta.
“Sedang bidang infrastruktur jalan dengan total panjang jalan Kabupaten 552.421 kilometer. Jalan mandat 469.986 kilometer atau 85,08 % jalan rusak sedang 53.806 kilometer atau 9,74%. Sedangkan jalan rusak berat 28,629 kilometer atau 5,45%,” pungkasnya.
