Indramayu - Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kabupaten Indramayu yang telah bekerja keras untuk terus menekan laju pandemi virus corona.
Komisi II DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Kabupaten Indramayu, persiapan pelaksanaan Pilkada 2020, dan penanganan kasus pertanahan.
Apresiasi tersebut diberikan ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan IV di Kabupaten Indramayu, Senin (20/7) yang diterima langsung oleh Plt Bupati Indramayu aufik Hidayat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu yang telah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak antara TNI, Polri, dan unsur lainnya untuk penanganan COVID-19 sehingga kasus terus melandai dan penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, kesiapan Kabupaten Indramayu dalam menghadapi pilkada juga sangat responsif hal ini dengan telah keluarnya dukungan dari Pemkab Indramayu kepada KPU dan Bawaslu untuk setiap tahapan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Hal ini dibuktikan dengan pemberian NPHD bagi KPU sebesar Rp73 miliar dan Bawaslu Rp23 miliar.
Sementara itu, Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi yang terus dijalankan saat ini. Banyak hal yang terus dilakukan kerjasama dan kolaborasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga mewujudukan sinergitas pembangunan di semua jenjang.
Ditengah pandemi COVID-19, lanjut Taufik, sinergitas antar instansi semakin terus ditingkatkan mengingat pandemi ini telah merubah segalanya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu unsur tiga pilar yakni TNI, Polri, dan ASN saling bahu membahu mewujudkan sinergitas pemerintahan.
"Di tengah pandemi COVID-19, semua sektor mengalami perubahan yang berdampak pada kerawanan situasi sosial. Untuk itu sinergitas tiga pilar ini sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit dan beradaptasi dengan kebiasaan baru," tegas Taufik.
